SinarHarapan.id – Pada 2 April 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor baru. Ia menetapkan tarif dasar sebesar 10 persen untuk hampir semua barang impor.
Selain itu, Trump memberlakukan “Tarif Timbal Balik” atau Resiprocal Tariff terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia.
Dalam kebijakan ini, Indonesia terkena tarif sebesar 32 persen. Kebijakan ini memicu gejolak dalam perdagangan global. Pemerintah Indonesia segera merespons tantangan ini.
Baca Juga: Dampak Tarif Resiprokal AS bagi Indonesia
Prabowo Siapkan Strategi Sejak Awal
Presiden Prabowo Subianto tidak menunggu krisis datang. Ia menyiapkan tiga strategi besar sejak hari pertama menjabat. Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO/Presidential Communication Office) Noudhy Valdryno mengatakan, “Presiden Prabowo melihat dinamika global dengan sangat tajam.”
Noudhy menjelaskan bahwa strategi ini menunjukkan pemahaman mendalam Presiden terhadap hubungan internasional. Strategi tersebut bertujuan menjaga optimisme dan stabilitas ekonomi nasional.
Langkah Pertama: Perluas Mitra Dagang
Langkah pertama yang diambil Presiden Prabowo adalah memperluas mitra dagang Indonesia. Pada minggu pertama menjabat, ia langsung mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS. BRICS mencakup Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan.
Kelompok ini menguasai sekitar 40 persen perdagangan dunia. Langkah ini memperkuat posisi Indonesia dalam arena global. Indonesia juga aktif dalam perjanjian dagang multilateral, seperti RCEP dan CP-TPP. RCEP mencakup 15 negara dan 27 persen perdagangan global. Indonesia juga sedang bergabung dengan OECD yang mewakili 64 persen perdagangan dunia.
Selain itu, Indonesia memiliki perjanjian bilateral dengan Jepang, Korea Selatan, Australia, dan negara lain. “Perjanjian ini memperkuat daya saing Indonesia di pasar internasional,” ujar Noudhy.
Langkah Kedua: Percepat Hilirisasi SDA
Strategi kedua adalah mempercepat hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Presiden Prabowo menilai ekspor bahan mentah merugikan perekonomian jangka panjang. Karena itu, ia mendorong industrialisasi di dalam negeri.
Nikel menjadi contoh nyata keberhasilan hilirisasi. Nilai ekspor nikel naik dari USD 3,7 miliar pada 2014 menjadi USD 34,3 miliar pada 2022.
Pada 24 Februari 2025, Prabowo meluncurkan BPI Danantara. Lembaga ini bertugas mendanai dan mengelola proyek hilirisasi strategis. Sektor utama meliputi mineral, batu bara, minyak bumi, gas alam, kehutanan, dan kelautan.
“Dengan BPI Danantara, kita kembangkan industri berbasis sumber daya nasional,” kata Noudhy. Prabowo ingin Indonesia mandiri dari investasi asing. Ia ingin menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan berkelanjutan.
Langkah Ketiga: Perkuat Konsumsi Domestik
Gebrakan ketiga fokus pada penguatan konsumsi dalam negeri. Pemerintah meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini menargetkan 82 juta penerima manfaat hingga akhir 2025.
Selain itu, Prabowo membentuk 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Koperasi ini bertujuan menguatkan ekonomi desa dan menciptakan lapangan kerja.
“KDMP akan memperkuat ekonomi desa dan perputaran uang daerah,” ujar Noudhy. Konsumsi rumah tangga menyumbang 54 persen dari Produk Domestik Bruto.
Dengan daya beli meningkat, ekonomi nasional ikut tumbuh. Langkah ini juga mengurangi ketergantungan pada barang impor.
Indonesia Tangguh Hadapi Krisis Global
Dengan strategi tersebut, Indonesia tetap tangguh menghadapi ketidakpastian global. “Indonesia bisa tetap tumbuh di tengah disrupsi global,” tegas Noudhy.
Presiden Prabowo dianggap tanggap dan visioner dalam menyikapi tantangan ekonomi dunia. Ia memadukan kerja sama global dan kemandirian nasional. Strategi ini selaras dengan visi Indonesia Maju dan Asta Cita Presiden.
PCO menyatakan, kebijakan ini memberi arah jelas menuju masa depan yang mandiri. Lembaga PCO sendiri dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024.
Tugas PCO adalah menyampaikan informasi kebijakan strategis Presiden ke publik. Dengan kepemimpinan yang kuat dan strategi yang terencana, Indonesia tetap menjadi kekuatan ekonomi yang diperhitungkan.
