SinarHarapan.id – Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (Yappika) dan Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (Sepaham) Indonesia menyelenggarakan Kick-off Program Basis (Building an Enabling Environment and Strong Civil Society in Indonesia), Kamis (29/8)
Acara yang berlangsung di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur ini berfokus pada ‘Mempromosikan Lingkungan yang Mendukung Masyarakat Sipil untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia’.
Program Basis sepanjang empat tahun ini didanai oleh Uni Eropa dan bertujuan untuk berkontribusi pada pencapaian masyarakat sipil dan demokrasi yang inklusif, berdaya, dan mandiri di Indonesia.
Basis akan memfasilitasi peningkatan kapasitas teknis dan organisasi bagi organisasi masyarakat sipil dan organisasi bantuan hukum di wilayah sasaran yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, serta memperkuat infrastruktur pendukung mereka, termasuk media dan alat pembelajaran bersama, sumber daya keuangan, mekanisme dukungan rekan-rekan sejawat, dan pelatihan teknis.
“Program Basis merupakan aksi kolaboratif nyata untuk memperkuat peran dan ekosistem masyarakat sipil Indonesia dalam upaya mendorong demokrasi yang adil, substansial dan berkualitas, dengan sasaran generasi muda berusia 18-34 tahun serta kelompok minoritas dan kelompok marjinal,” kata Fransisca Fitri, Direktur Eksekutif Yappika.
“Masyarakat sipil sebagai saya, kamu, dan kita. Masyarakat sipil adalah sebuah arena di luar keluarga, negara, dan pasar, orang-orang berkumpul untuk memperjuangkan kepentingan bersama tanpa menggunakan kekerasan dan paksaan, serta menghormati keberagaman,” kata Reza Rahadian, Duta Persahabatan.
Basis melibatkan universitas-universitas yang akan berperan sebagai pusat pengetahuan menggulirkan inisiatif dan sebagai ruang kolaboratif bagi berbagai pemangku sehingga mereka dapat berkontribusi dalam mendorong ruang demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan sipil.
“Melihat cita-cita Generasi Emas, semua pihak harus berkolaborasi mendukung upaya pemuda dalam membantu memecahkan isu sosial dan lingkungan hidup, tentunya dengan pendekatan hak asasi manusia,” kata Reza menambahkan.
“Kami berkomitmen untuk mendukung program BASIS. Peran pemuda sebagai agen pembangunan inklusif tentu sangat diperlukan. Indonesia membutuhkan generasi muda memahami dan mau memperjuangkan pembangunan tanpa meninggalkan prinsip supremasi hukum dan hak asasi manusia,” kata Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D.Med.Sc., Rektor Universitas Brawijaya.
“Masyarakat sipil adalah mitra strategis bagi kemitraan Uni Eropa dan Indonesia yang dapat memberikan dampak pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat itu sendiri,” kata Denis Chaibi, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam.
Dubes Chaibi mengajak semua kalangan untuk bersama-sama mendorong ruang sipil yang demokratis, yang merupakan bagian dari lingkungan memungkinkan semua untuk mencapai kemajuan menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Dukungan tersebut melengkapi investasi Uni Eropa di bidang pembangunan infrastruktur di bawah strategi Global Gateway. “Uni Eropa bangga dapat mendukung program Basis untuk mendorong peran masyarakat sipil dalam pencapaian SDGs di Indonesia,” kata Dubes Chaibi.
Bogat Widyatmoko, SE, MA, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas menegaskan Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencapai SDGs, khususnya dalam membangun lingkungan yang mendukung dan masyarakat sipil yang kuat. Komitmen tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Implementasi Pencapaian SDGs.
Adapun Anis Hidayah, Komisioner Komnas HAM 2022-2027 mengatakan bahwa pihaknya siap berkolaborasi dan terbuka untuk bekerjasama dalam memajukan pendidikan dan praktik HAM. “Melihat situasi HAM saat ini kita harus saling mendukung dan terus memajukan HAM,” kata Anies Hidayah. (nat)
