SinarHarapan.id – Aliansi Prabumulih Menggugat (APM) melakukan demo di depan gedung Graha Pertamina buntut dari kasus Vatality, hilangnya nyawa manusia.
APM mengerahkan lebih dari 100 masa yang di pimpin oleh Adi Susanto SE sebagai ketua umum APM dengan 14 tuntutan ke pejabat pertamina.
“Kita dengan 14 item tuntutan, jadi 14 item tuntutan itu kita minta pecat RJN serta FN dan HSY dan humas PHR zona 4 yang mana mereka melakukan penutupan kasus vataliti nasional sampai menghilangkan nyawa manusia.” Ungkap Adi Susanto setelah melakukan orasi di depan gedung Graha Pertamina, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/24).
Adi Susanto menjelaskan bahwa Vatality itu merupakan hilangnya nyawa karena tidak menjalankan SOP suatu perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku
“Jadi gini, kalau yang di pekerjaan sampai hilangnya nyawa, itu vatality nasional, di mana perusahaan harus menjalankan SOP saat situasi atau pekerja mengalami kecelakaan di tempat karja tetapi yang dilakukan Pertamina tidak menjalankan SOP, saat terjadi kecelakaan yang mengakibatkan seorang pekerja meninggal dunia di lapangan dan mereka membiarkan dari jam 2, jam 9 pagi baru di bawa untuk ke rumah sakit, itupun dikatakan kecelakaan di luar,” paparnya.
Dalam orasi tersebut APM meminta melakukan pertemuan dengan pihak Pertamina untuk meminta pertanggung jawaban.
Ada empat perwakilan dari APM termasuk Adi Susanto sebagai ketua umum, masuk ke gedung pertamina untuk melakukan pembicaraan atas kasus tersebut serta minta tuntutan untuk di penuhi.
“Dialog pertemuan itu ku anggap seperti mereka cuma formalitas saja bertemu dengan kita, aku bertanya seorang dirut, seorang pemimpin kok gak bijak gak tegas dalam melakukan mengambil keputusan dalam kasus vatality ini, aku takutnya ini pembohongan publik, di google mereka menyatakan bahwa Pertamina zero insiden, sedangkan yang terjadi adalah fakta, kita punya SOP, kita punya kronologi, kita punya bukti hilangnya nyawa manusia kecelakaan di lokasi, bilangnya kecelakaan di luar dan sudah meninggal dunia,” Jelasnya.
“Kita ke Jakarta ini minta kepada pihak hukum, petinggi-petinggi hukum disini untuk melirik permasalahan ini di tindak tegas, kita selaku anak bangsa NKRI tolong permasalahan ini untuk di tindak tegas dan di hukum yang berlaku sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.” Ujar Adi Susanto
APM menyoroti kasus ini sebagai persoalan kemanusiaan yang mendalam, menimbulkan gejolak dalam warga Prabumulih.
APM menilai bahwa kasus vatality yang melibatkan pekerja seharusnya mendapatkan perhatian serius dan tidak boleh ditutupi oleh pihak manapun, termasuk manajemen PT Pertamina Zona 4.
Aksi APM ini tentu menjadi sorotan banyak pihak, tidak hanya di Prabumulih tapi juga di tingkat nasional, semua mata kini tertuju pada langkah berikutnya dari PT Pertamina dan APM, apakah akan tercapai solusi yang memuaskan bagi semua pihak, atau justru konflik ini akan semakin meruncing. (atp)
