SinarHarapan.id – Untuk mendukung dan mewujudkan agenda Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia, TNI AL hadir sebagai kompenen utama pertahanan laut sekaligus penegak hukum di laut.
Sebanyak 84 persen jalur perdagangan dan logistik dunia itu berada di laut dan 60 persen berada di perairan Indonesia, seperti Selat Malaka. Selain jalur logistik, laut juga menjadi jalur komunikasi, sumber kekayaan alam seperti perikanan, serta sumber pertambangan minyak dan gas bumi.
Tampil mewakili Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono sebagai narasumber di Maritime Road Map 2045 Symposium yang digelar International Sea Port Exhibition and Conference (ISPEC), Kamis (22/9/2022), di Jakarta, Asisten Operasi Kasal Laksamana Muda TNI Dadi Hartanto memaparkan adanya ancaman tradisonal dan ancaman nontradisional terhadap Indonesia.
Ancaman tradisional meliputi konflik terbuka dan spill over conflict atau konflik yang terjadi karena dampak dari kebijakan ataupun gejolak ekonomi suatu negara.
Ancaman nontradisional seperti pelanggaran wilayah, serangan siber, bencana alam, wabah penyakit, kekerasan di laut, kecelakaan di laut, illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing, pembajakan, imigran gelap, penyelundupan (narkoba, kayu, BBM, hasil tambang, satwa langka), hingga pencemaran di laut serta sampah plastik.
Indonesia memiliki konsep Strategi Pertahanan Laut Nusantara dan Analogi Pertahanan Laut Indonesia.
“Strategi Pertahanan Laut Nusantara berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 3 (2) tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.”
“Lantas, Analogi Pertahanan Laut Indonesia, jika kita terpaksa harus bertarung, hindari pertarungan di dalam rumah sendiri. Sebab, menang sekalipun rumah akan hancur berantakan dan keluarga menjadi korban. Bila terpaksa harus bertarung, kalahkan musuh di batas terluar pekarangan kita,” jelas Dadi.
Dia juga mengemukan perspektif keamanan laut adalah laut bebas dari ancaman kekerasan, ancaman navigasi, ancaman pelanggaran hukum, serta ancaman terhadap sumber daya laut. Guna menegakkan kedaulatan dan hukum di laut, Dadi menyatakan bahwa Indonesia masih perlu menambah serta modernisasi armada lautnya.
Produk Dalam Negeri
Saat ini, TNI Angkatan Laut terus membangun armadanya dengan menggunakan kapal-kapal hasil dari industri perkapalan dalam negeri yang tak kalah canggih dengan produk luar negeri.
“Kita punya tiga armada, yakni Armada I di Jakarta, Armada II di Surabaya, dan Armada III di Sorong. Idealnya masing-masing armada mempunyai 50 KRI (kapal perang),” ujar Dadi.
Keamanan laut merupakan prasyarat utama dalam pembangunan kelautan sehingga diperlukan pengawasan serta pengendalian laut. Pasalnya, laut harus dpt dikendalikan untuk dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan sendiri dan mencegah pemanfaatan laut oleh pihak lain yang merugikan.
Kebijakan pertahanan, keamanan, penegakan hukum, keselamatan di laut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 antara lain pembangunan postur pertahanan laut yang proporsional, peningkatan kemampuan dan kinerja pertahanan dan keamanan (Hankam) secara terpadu.
Lalu pembangunan kawasan perbatasan laut serta pulau-pulau kecil terluar, peningkatan peran aktif dlm kerja sama Hankam laut, penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di di perairan dan yuridiksi nasional.
Optimalisasi sistem kehadiran komando, kendali, intelijen, pengintaian, dan pengamatan (K3IPP), pembangunan karakter bangsa yg berorientasi Kelautan, dan meningkatkan keamanan serta keselamatan pelayaran.
“Kesimpulannya, TNI AL adalah komponen utama pertahanan laut dan juga penegak hukum di laut. Tata kelola keamanan laut nasional merupakan sebuah kebutuhan, sinergitas antara TNI AL dengan stakeholder sektor maritim merupakan modal utama. Sejarah mengajarkan kepada kita bahwa kejayaan maritim Nusantara hanya dapat diraih dengan armada niaga dan armada militer yang kuat untuk menguasai laut dan samudera,” papar Dadi.
Di tengah acara simposium, ISPEC secara resmi meluncurkan kerja sama Port Tourism dengan sejumlah pemerintah daerah seperti Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Banten dan Bali
ISPEC melihat penting bagi Indonesia untuk memulai membangun kegiatan pariwisata di beberapa pelabuhan sebagai pelabuhan kapal pesiar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung di Pandeglang dan Kepulauan Riau.
“Kerja sama ini diharapkan mampu mendorong Pemerintah Indonesia untuk mulai serius mengembangkan potensi Port Tourism di Indonesia ” terang Ketua Pelaksana ISPEC Fajar Bagoes Poetranto
Selain itu, ISPEC akan memberikan penghargaan sejumlah tokoh yang dinilai berjasa besar bagi pembangunan dunia maritim di tanah air. Para nominator antara lain Sri Sultan Hamengkubuwono X, Ir. H. Joko Widodo,Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan,Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.MM.P.A., Laksamana TNI (Purn.) Prof. Dr. Marsetio, S.I.P., M.M, Prof. Dr. Hasyim Djalal, M.A., Dr.(HC). Ir. Budi Karya Sumadi, Dr. H. Sandiaga Salahuddin Uno, BBA., MBA, dan Dr.(HC). Ir. H. Suharso Monoarfa, M.A.
Rencananya anugerah penghargaan tersebut diberikan pada 13 Desember 2022 mendatang yang bertepatan dengan peringatan Hari Nusantara dan Deklarasi Djuanda.
