Internasional

Bertemu PBB, Wamenlu RI Bahas Makan Bergizi Gratis

×

Bertemu PBB, Wamenlu RI Bahas Makan Bergizi Gratis

Sebarkan artikel ini

Pemerintahan Presiden Prabowo menjalankan Program Makan Bergizi Gratis sebagai upaya mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menerima kunjungan Kepala Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia, Gita Sabharwal, di Kementerian Luar Negeri, Kamis (27/2) (Foto: Kemlu RI)

SinarHarapan.id – Pemerintahan Presiden Prabowo menjalankan Program Makan Bergizi Gratis sebagai upaya mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menegaskan hal ini saat bertemu Kepala Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia, Gita Sabharwal, di Kementerian Luar Negeri pada 27 Februari 2024.

“Program badan PBB di Indonesia harus mendukung prioritas pembangunan nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis,” kata Wamenlu Tata. Ia menambahkan bahwa program ini juga membantu agenda pembangunan global yang lebih luas.

Kontribusi Program terhadap Pembangunan Berkelanjutan

Badan Pangan Dunia menerbitkan riset pada 2017 yang menunjukkan manfaat program makan bergizi bagi anak sekolah.

Program ini berkontribusi terhadap SDG2 dalam pengentasan kelaparan, SDG4 terkait akses pendidikan berkualitas, dan SDG5 dalam meningkatkan partisipasi anak perempuan di sekolah.

Baca Juga: Indonesia Tegaskan Komitmen HAM di PBB

Selain itu, program ini juga membantu SDG1 dalam pengentasan kemiskinan, SDG8 dalam penciptaan lapangan kerja, serta SDG10 dalam mengurangi kesenjangan sosial.

Kepala Perwakilan PBB di Indonesia berencana menyusun program yang lebih sesuai dengan kebutuhan di setiap provinsi. Langkah ini bertujuan memastikan pembangunan daerah dan pencapaian SDGs lebih efektif di seluruh Indonesia.

Kerja Sama dalam Pendanaan Pembangunan

Selain membahas program makan bergizi, pertemuan ini juga menyoroti kerja sama dalam pendanaan pembangunan. Wamenlu Tata mengharapkan dukungan PBB untuk pendanaan pembangunan di Indonesia. Salah satu opsi yang dijajaki adalah pemanfaatan Islamic finance, termasuk pemberdayaan zakat untuk mendukung pembangunan global, terutama di negara-negara terdampak krisis.

Mendorong Multilateralisme dan Hukum Internasional

Selain kerja sama pembangunan, pertemuan ini membahas situasi geopolitik global. Wamenlu Tata menekankan pentingnya memanfaatkan momentum 80 tahun PBB untuk memperkuat multilateralisme dan penghormatan terhadap hukum internasional. “Kita harus menggunakan kesempatan ini untuk memperkuat kerja sama global,” pungkasnya.