SinarHarapan.id – Pakar ekonomi mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah nyata guna mengatasi kenaikan harga bawang putih. Tingkat konsumsi dan produksi dalam negeri, harga di pasar global serta prosedur impor yang berbelit-belit, menjadi penyebab berada dibalik terus naiknya harga bawang putih.
“Kenaikan ini sudah terjadi sejak Januari dan berlangsung hingga Juli 2023. Ada beberapa hal dibalik kenaikan ini dan pemerintah perlu mengambil beberapa kebijakan untuk mengatasinya, termasuk memasukkannya ke daftar komoditas yang diatur dalam Neraca Komoditas,” ujar Hasran, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) dalam siaran pers yang diterima sinarharapan.id.
Bila bawang putih menjadi produk yang diatur di dalam Neraca Komoditas maka sistem ini akan dapat memangkas persyaratan teknis dan administrasi sehingga penerbitan persetujuan impor dapat dipercepat dan sebagai akibatnya impor dapat memenuhi kekosongan pasokan tepat waktu.
Data PIHPS menunjukkan bahwa bawang putih di pasar tradisional di seluruh Indonesia rata-rata dijual pada harga Rp42.500 per kg. Harga pada bulan Juli 2023 ini naik sebesar 7,73 persen dibandingkan harga bulan sebelumnya dan 44,80 persen lebih tinggi dari July 2022.
Kenaikan konsumsi bawang putih yang diperkirakan oleh Kementerian Pertanian mencapai rerata 1,38 persen per tahun tidak dibarengi dengan kenaikan produksi dalam negeri yang menurut Badan Pusat Statistik malah menurun dari 88.816 ton pada 2019 menjadi 30.582 ton di 2022.
Tren penurunan tersebut akan terus berlanjut bahkan hingga tahun 2023 seiring terjadinya penyempitan lahan tanam oleh petani. Banyak petani bawang putih dalam negeri yang berpindah dari menanman bawang putih ke tanaman lain yang lebih produktif.
Karena 95 persen kebutuhan domestik akan bawang putih dipenuhi oleh impor, naiknya harga bawang putih di pasar internasional, otomatis Indonesia akan merasakan dampaknya.
China, negara yang memasok 85,58 persen dari bawang putih yang diimpor Indonesia, melaporkan adanya kenaikan harga bawang putih disana yang disebabkan oleh musim hujan berkepanjangan.
Terlambatnya realisasi impor juga turut mempengaruhi harga dalam beberapa bulan terakhir. Per Juli 2023, pemerintah telah mengeluarkan persetujuan impor (PI) untuk mengimpor bawang putih sebanyak 270.000 ton namun hingga Juli 2023, realisasinya baru sekitar 171.500 ton.
Peningkatkan peran importir swasta dalam pengendalian harga bawang putih akan mampu mepercepat proses impor karena waktunya disesuaikan dengan permintaan pasar.
Pemerintah juga sebaiknya mengevaluasi kebijakan wajib tanam yang selain belum membuahkan hasil yang diharapkan tetapi juga membemhbani swasta, dan memberikan akses modal yang lebih mudah kepada petani bawang putih.
Sebagai alternatif, upaya untuk meningkatkan produksi bawang putih lokal bisa dilakukan melalui peningkatan produktivitas serta akses terhadap modal produksi. Hal ini akan menguntungkan produsen bawang putih lokal dalam jangka panjang serta mengatasi masalah keterbatasan lahan.
