SinarHarapan.id – Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jayabaya menggelar Kajian Mingguan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Eksplorasi Perspektif Penguatan Independensi Polri Sebagai Penegak Hukum”. Kegiatan yang berlangsung di kampus Universitas Jayabaya ini menghadirkan tiga narasumber, yaitu Presiden Mahasiswa Universitas Jayabaya, Presiden Mahasiswa Universitas Indraprasta (Unindra), dan BEM Nusantara (BEMNUS) DKI Jakarta.
Dalam FGD ini, para narasumber menyampaikan pandangan terkait wacana penempatan Polri di bawah kementerian yang tengah menjadi isu nasional. Presiden Mahasiswa Universitas Jayabaya Kevin Simamora menyoroti pentingnya menjaga Polri tetap independen untuk memastikan supremasi hukum berjalan dengan adil tanpa intervensi politik. “Jika Polri berada di bawah kementerian, risiko politisasi akan semakin besar, apalagi mengingat posisi menteri kerap menjadi bagian dari kepentingan partai politik. Ini bisa mengancam netralitas Polri dalam menjalankan tugasnya,” ujarnya.
Presiden Mahasiswa Unindra Abdul Wahid Kaliki menambahkan bahwa kasus korupsi yang melibatkan beberapa menteri semakin mempertegas perlunya Polri tetap berada di luar struktur kementerian. “Masyarakat membutuhkan institusi penegak hukum yang dapat dipercaya dan bekerja secara profesional, bukan yang terpengaruh kepentingan politik,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Daerah BEMNUS DKI Jakarta menyampaikan perlunya reformasi internal di tubuh Polri untuk memperbaiki kepercayaan publik. “Selain menjaga independensi, Polri juga harus meningkatkan integritas melalui mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel,” ungkapnya.
FGD ini menghasilkan sejumlah rekomendasi, di antaranya penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, penegakan hukum tegas terhadap pelanggaran di internal Polri, serta pelibatan masyarakat sipil dan akademisi dalam pemantauan kinerja Polri.
Ketua Senat Hukum Jayabaya Zefanya Sianturi dalam sambutannya, menyatakan bahwa diskusi ini bertujuan untuk memberikan pandangan objektif dan solusi strategis terkait isu ini. “Kami berharap hasil diskusi ini dapat menjadi bahan masukan bagi pengambil kebijakan untuk memperkuat peran Polri sebagai lembaga independen yang menjunjung tinggi keadilan,” tutupnya.
