StockReview.id – Pelaku industri logistik dari berbagai sektor berharap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dapat melakukan pembenahan terhadap industri logistik di Indonesia. Ketua Umum Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI), Hedy Rahadian, menyatakan bahwa penyaluran logistik saat ini masih menghadapi banyak tantangan yang perlu perhatian pemerintah.
Hedy mengungkapkan, tantangan pertama terletak pada infrastruktur jalur logistik yang belum memadai di seluruh wilayah Indonesia. “Saat ini, jalur logistik di Indonesia, khususnya pada jalan nasional, baru dimiliki oleh Pulau Sumatera dan Pulau Jawa,” jelas Hedy.
Masalah kedua adalah kemacetan yang mempengaruhi waktu pengiriman dan berimplikasi pada peningkatan biaya logistik. Mengacu pada data Bank Dunia, Hedy mengatakan kerugian yang ditimbulkan akibat kemacetan mencapai US$ 4 miliar per tahun, atau setara dengan 0,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Tantangan ketiga adalah masih maraknya praktik kelebihan dimensi dan muatan, atau Over Dimension Over Load (ODOL). Survei dari Ditjen Bina Marga untuk periode 2017-2022 menunjukkan bahwa lebih dari 50% kendaraan yang beroperasi adalah ODOL.
Dengan berbagai masalah yang dihadapi dalam penyaluran logistik melalui jalan raya, Hedy mendorong pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mengoptimalkan jalur alternatif, seperti kereta api atau jalur laut. Ia mencontohkan bahwa di negara-negara maju di Eropa, penyaluran logistik melalui jalan raya hanya mencapai 70%, sementara 20% menggunakan kereta api dan 10% melalui laut. Sementara di Indonesia, saat ini, sekitar 90% penyaluran logistik masih mengandalkan jalan raya.
“Kalau untuk jarak dekat, jalan memang efisien. Namun, untuk jarak menengah, kereta api lebih efisien, dan untuk jarak jauh, laut adalah pilihan terbaik,” kata Hedy.
Hedy optimistis bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran, yang memiliki visi untuk melanjutkan program-program pemerintahan Jokowi, dapat menciptakan berbagai perbaikan untuk memastikan penyaluran logistik menjadi lebih optimal. Ia berharap langkah ini dapat mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045. (rht)
