SinarHarapan.id – Perdagangan orang di Asia Tenggara meningkat pesat, terutama di sektor online scam. Korban berasal dari berbagai negara dan sering tertipu oleh tawaran pekerjaan palsu. Mereka kemudian dipaksa melakukan penipuan online dalam kondisi tidak manusiawi. Para pelaku menggunakan kekerasan fisik, ancaman, dan isolasi untuk mengendalikan korban.
Kasus ini banyak terjadi di Myanmar, Kamboja, Laos, dan Filipina. Lebih dari 7.000 orang menjadi korban akibat tindakan sindikat ini. Sebanyak 554 warga negara Indonesia termasuk di antara para korban yang terjebak dalam skema perekrutan ilegal ini.
Menko Politik dan Keamanan Budy Gunawan mengungkapkan, “Selama bekerja di bawah sindikat online scam, korban asal Indonesia mengalami tekanan berat dan kekerasan fisik, termasuk pemukulan dan penyetruman. Mereka juga diancam dengan pengambilan organ tubuh jika gagal mencapai target.”
Baca Juga: 834 Tersangka TPPO di Tangkap Polri Kurun Waktu 5 Juni hingga 20 Juli 2023
Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Korban
Pemerintah Indonesia bergerak cepat untuk membantu para korban. Kementerian Luar Negeri memimpin respons kemanusiaan ini, dengan dukungan dari Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Polri, TNI, dan Kementerian Hukum dan HAM.
Pada 18 Maret, dua penerbangan membawa pulang 400 korban pertama ke Indonesia. Penerbangan terakhir dijadwalkan pada 19 Maret untuk memulangkan 164 korban lainnya. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani kasus perdagangan orang.
Dalam konferensi pers, Menko Politik dan Keamanan menegaskan pentingnya dukungan internasional untuk menangani masalah ini. Identifikasi korban dalam jumlah besar menjadi tantangan utama yang memerlukan koordinasi lintas negara.
Peran Penting IOM dalam Pemulangan dan Reintegrasi Korban
International Organization for Migration (IOM) memberikan dukungan penuh dalam proses pemulangan dan reintegrasi korban. Eny Rofiatul Ngazizah, Kepala Unit Penanggulangan Perdagangan Orang IOM, menyatakan, “IOM memberikan pelatihan khusus bagi staf Kedutaan Besar Indonesia di Thailand pada akhir Februari lalu, untuk meningkatkan kapasitas staf KBRI dalam mengidentifikasi dan membantu para korban perdagangan orang.”
Selain pelatihan, IOM juga menyediakan penampungan sementara bagi para korban yang kembali ke Indonesia. IOM bekerja sama erat dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Sosial untuk menyediakan layanan perawatan dan dukungan psikologis. Bantuan ini bertujuan untuk mempercepat proses reintegrasi korban ke dalam masyarakat.
Langkah Selanjutnya untuk Mencegah Perdagangan Orang
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memperkuat sistem perlindungan bagi warga negara di luar negeri. Sosialisasi mengenai risiko penipuan kerja di luar negeri menjadi fokus utama.
“Kami akan memperketat pengawasan dan meningkatkan kerja sama dengan negara-negara di Asia Tenggara untuk mencegah perdagangan orang,” ujar Budy Gunawan.
IOM juga akan terus mendukung pemerintah Indonesia dalam menangani kasus perdagangan orang. Koordinasi internasional dianggap sebagai kunci untuk memutus rantai sindikat online scam yang telah merugikan banyak korban.
