SinarHarapan.id – Isu krusial mengenai Ketahanan Energi Nasional menjadi sorotan utama dalam acara EITS Discussion Series VII 2025: “Pemantik Bisnis Sektor ESDM 2026, Dari Hilirisasi Hingga Transisi” di Jakarta. Para pemangku kepentingan menekankan bahwa sektor hulu minyak dan gas bumi (Migas) tetap menjadi pilar utama ketahanan energi Indonesia di tengah dinamika global dan tantangan transisi energi. Untuk menjaga stabilitas energi NKRI pada tahun 2026 dan mendukung target pembangunan jangka panjang, Indonesia didesak untuk segera menghentikan tren penurunan produksi Migas yang terjadi selama lebih dari satu dekade terakhir.
Direktur Eksekutif Indonesian Petroleum Association (IPA), Marjolin Wahjong, menyampaikan bahwa tren penurunan produksi Migas, dihadapkan pada proyeksi peningkatan permintaan energi nasional yang diperkirakan naik hingga dua kali lipat untuk minyak dan empat kali lipat untuk gas pada 2050, berisiko memperlebar kesenjangan pasokan. Menurutnya, prioritas utama pemerintah harus memastikan ketahanan dan keterjangkauan masyarakat terhadap energi terjamin aman. Sektor hulu migas, selain strategis, memiliki karakter high risk, high capital, and high technology sehingga membutuhkan stabilitas regulasi, kepastian hukum, dan contract sanctity sebagai fondasi utama kepercayaan investasi.
IPA mendorong percepatan eksplorasi dan kemudahan perizinan, termasuk penawaran lebih banyak wilayah kerja kepada investor serta koordinasi lintas kementerian yang lebih efektif. Revisi Undang-Undang Migas dinilai krusial untuk memperkuat iklim investasi jangka panjang. Marjolin juga optimistis bahwa dengan kebijakan yang tepat sasaran, industri Migas dapat memacu kontribusi pada pencapaian target Net Zero Emission (NZE) 2060, terutama melalui adopsi teknologi Carbon Capture and Storage (CCS).
Tenaga Ahli Kepala SKK Migas, Muhammad Kemal, menggarisbawahi pentingnya optimalisasi lifting Migas nasional sebagai prioritas strategis untuk menekan impor dan menopang penerimaan negara. Kemal menyatakan bahwa risiko underinvestment di sektor migas global memicu pergeseran fokus dari ambisi keberlanjutan menuju isu keamanan dan keterjangkauan energi. Berdasarkan data hingga November 2025, kinerja produksi hulu Migas relatif terjaga dengan penurunan setara minyak nasional hanya sekitar 0,1% secara tahunan, didukung peningkatan investasi eksplorasi sebesar 20%.
Untuk menjamin keberlanjutan produksi jangka panjang, SKK Migas menekankan pentingnya menjaga Reserve Replacement Ratio (RRR) di atas 100%. Target lifting Migas 2026 ditetapkan sebesar 610 ribu barel per hari untuk minyak dan 5.500 juta kaki kubik per hari untuk gas, dengan dukungan investasi hulu migas lebih dari US$22 miliar. Kemal menegaskan bahwa pencapaian target ini membutuhkan kepastian regulasi, fiskal yang kompetitif, dan kolaborasi erat antara pemerintah, SKK Migas, dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).
Di sisi transisi energi, Gas alam ditekankan memainkan peran sebagai energi jembatan menuju sistem energi rendah karbon. Manager New and Renewable Energy (Pertamina NRE), Chandra Asmara, menjelaskan bahwa pembangkit listrik berbasis gas, khususnya Combined Cycle Gas Turbine (CCGT), mampu menurunkan emisi karbon secara signifikan 50–70% lebih rendah dibandingkan PLTU batu bara. Keunggulan gas juga terletak pada fleksibilitas operasional yang krusial untuk menjaga stabilitas jaringan listrik ketika produksi EBT berfluktuasi.
Meski demikian, Chandra mengingatkan pentingnya adopsi teknologi seperti Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS), hidrogen biru, dan biometana agar gas berfungsi sebagai energi transisi yang mendukung, bukan menghambat, pencapaian target NZE 2060. Pertamina NRE sendiri aktif mengembangkan portofolio gas to power sebagai strategi pertumbuhan ganda perusahaan, menjaga ketahanan energi sekaligus memperluas bisnis rendah karbon.
Sementara itu, Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sebagai tulang punggung transisi. Mewakili Direktur Jenderal EBTKE, M. Wahyu Jasa Diputra, menyatakan Indonesia memiliki potensi EBT mencapai sekitar 3.687 gigawatt. Strategi utama menuju NZE 2060 mencakup pengembangan EBT, elektrifikasi, dan penerapan efisiensi energi, dengan gas alam diposisikan sebagai energi transisi. Hingga Semester I 2025, bauran EBT nasional telah mencapai sekitar 16%.
Koordinator Eksploitasi Migas Ditjen Migas Kementerian ESDM, Maruf Afandi, menambahkan bahwa Pemerintah terus memperkuat kebijakan optimalisasi produksi Migas melalui eksplorasi masif, reaktivasi sumur dan lapangan idle, serta penerapan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR). Dengan konsumsi minyak saat ini mencapai 1,6 juta barel per hari berbanding produksi sekitar 600 ribu barel per hari, peningkatan produksi Migas menjadi prioritas strategis untuk menekan defisit dan ketergantungan impor.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Dina Nurul Fitriah, menyimpulkan bahwa kebijakan energi ke depan, yang landasannya telah ditetapkan melalui PP No. 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), harus menyeimbangkan aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan. Pemerintah menargetkan bauran EBT mencapai 70–72% pada 2060.
Keberhasilan strategi ini, termasuk peluang bisnis hilirisasi mineral dan EBT, sangat bergantung pada kepastian regulasi, dukungan pembiayaan, dan kolaborasi erat lintas pemangku kepentingan, memastikan transisi berjalan seimbang dengan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan energi.
