SinarHarapan.id-Ekonomi global menghadapi tekanan karena konflik tarif dan perlambatan negara besar.
Meskipun begitu, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi 4,87% pada kuartal I tahun 2025.
Pemerintah mendorong pertumbuhan lewat konsumsi domestik dan realisasi belanja negara.
Otoritas fiskal memberikan stimulus seperti insentif pajak dan subsidi untuk menjaga daya beli.
Tarif perdagangan antara AS dan Tiongkok memperburuk kondisi ekonomi Tiongkok. IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan global 2025 dari 3,3% menjadi 2,8%.
Bank Dunia juga memangkas prediksi dari 2,7% menjadi 2,3% pada Juni 2025. Menkeu menyatakan APBN 2025 tetap kredibel meski situasi global menantang.
Pertumbuhan 4,87% Indonesia termasuk tertinggi di negara G20 pada awal 2025. Belanja Ramadan dan Idulfitri ikut menopang pertumbuhan domestik Indonesia.
Pemerintah memperkirakan ekonomi semester I bisa mendekati 5% jika indikator tetap stabil. Harga pangan yang stabil turut membantu menjaga inflasi tetap dalam target.
Pendapatan negara tumbuh setelah tertekan pada awal tahun. Pendapatan semester I capai Rp1.210,1 triliun atau 40,3% target APBN 2025.
Pajak, PNBP, dan hibah menyumbang capaian pendapatan tersebut. Pajak terdampak PPN 12%, fluktuasi harga, dan kebijakan restitusi.
PNBP mendapat pengaruh dari harga komoditas dan produksi SDA. Dividen BUMN yang dikelola BPI Danantara juga memengaruhi PNBP.
Realisasi belanja negara semester I sebesar Rp1.407,1 triliun atau 38,9% dari pagu. Belanja pusat capai Rp1.006,5 triliun dan transfer ke daerah Rp400,6 triliun.
Belanja pusat fokus pada transformasi ekonomi dan peningkatan SDM. Transfer daerah didorong DBH, DAU, dan kinerja pemda.
Pemerintah kelola pembiayaan agar APBN tetap sehat dan fiskal berkelanjutan. Defisit semester I sebesar 0,81% dari PDB.
Total PNBP tetap mungkin melebihi target APBN 2025. Belanja semester II bisa jadi Rp2.120,4 triliun atau 58,6% dari pagu.
Defisit akhir 2025 diproyeksi 2,78% dari PDB, melebihi target awal. Pemerintah tetap waspada terhadap gejolak keuangan global saat kelola pembiayaan.(Infopublik/IS)
