SinarHarapan.id-Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berencana meminta arahan Presiden Prabowo terkait izin tambang untuk pesantren.
Saat ini, izin pengelolaan tambang baru diberikan kepada ormas keagamaan, belum meliputi pesantren.
Bahlil menyampaikan hal ini usai kunjungannya ke Pondok Pesantren Miftahul Huda di Tasikmalaya.
Ia menekankan pentingnya pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan untuk keadilan ekonomi.
Menurutnya, ulama berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan, tetapi sumber daya alam kini dikuasai segelintir orang.
Atas izin Presiden Prabowo dan Jokowi, Bahlil mengusulkan perluasan izin pengelolaan SDA ke ormas keagamaan.
DPR telah menyetujui revisi UU Minerba yang mengatur perubahan skema pemberian izin pertambangan.
Skema baru memprioritaskan keadilan pembagian SDA untuk UMKM, koperasi, BUMD, dan ormas keagamaan.
NU telah menerima IUP, sementara Muhammadiyah akan segera mendapatkannya sebelum akhir Maret 2025.
Revisi UU Minerba juga membatalkan wacana pemberian konsesi tambang kepada perguruan tinggi.
Sebaliknya, WIUP akan diberikan kepada BUMN, BUMD, dan swasta untuk kepentingan pendidikan tinggi.
Pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan telah disepakati antara pemerintah dan DPR.
Langkah ini diharapkan mendorong pemerataan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.
Bahlil menegaskan komitmennya untuk memastikan SDA tidak hanya dikuasai oleh konglomerat.
Revisi UU Minerba menjadi langkah strategis untuk mewujudkan keadilan ekonomi berbasis keagamaan.(Infopublik/IS)
