SinarHarapan.id – Hanif Faisol Nurofiq dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo pada Senin, 21 Oktober 2024.
Sebagai Menteri Lingkungan Hidup, Hanif menyatakan telah menyiapkan 10 rancangan strategis untuk membangun kelembagaan KLH/BPLH periode 2024-2029. Presiden Prabowo menunjuk Diaz Hendropriono sebagai Wakil Menteri untuk mendampingi Hanif.
Presiden meminta agar Menteri dan Wakil Menteri bekerjasama demi kepentingan bangsa dan rakyat.
KLH/BPLH diharapkan lebih responsif dan strategis dalam menghadapi tantangan lingkungan serta mendukung visi “Better Environment for Sustainable Investment” menuju 2045.
Menteri LH mengatakan kelembagaan akan sinergis menjaga lingkungan dan mendorong investasi berkelanjutan.
Dia juga menegaskan bahwa triple planetary crisis—perubahan iklim, pencemaran, dan kehilangan keanekaragaman hayati—menjadi fokus utama KLH/BPLH.
Misi utama dia sebagai Menteri Lingkungan Hidup meliputi mendorong ekonomi hijau dan biru, memperkuat kedaulatan negara, serta melindungi sumber daya alam.
“Untuk mewujudkan visi pemerintahan ini, terdapat beberapa misi utama yang diusung. Diantaranya, mendorong ekonomi hijau dan biru dengan mengoptimalkan sumber daya alam secara berkelanjutan, memperkuat kemandirian dan kedaulatan negara, serta melindungi sumber daya alam dan lingkungan hidup,” kata Hanif Faisol Nurofiq, Minggu (20/10).
Strategi penting yang diterapkan adalah pendekatan ekonomi lingkungan dengan fokus ekonomi sirkular dan Nilai Ekonomi Karbon (NEK).
“Pendekatan penataan lingkungan dengan tujuan menjaga keberlanjutan sumber daya alam juga menjadi prioritas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak merusak lingkungan,” kata Menteri LH.
Penataan lingkungan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam akan diprioritaskan demi pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan.
Menteri LH juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan masyarakat, dunia usaha, dan lembaga internasional.
Pemerintah akan menyediakan insentif bagi sektor-sektor yang berperan dalam pengelolaan lingkungan.
“Untuk mempercepat inovasi di bidang lingkungan, pemerintah akan menyediakan insentif bagi sektor-sektor yang berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup,” kata Menteri Hanif.
Fokus utama juga mencakup penanganan pencemaran, limbah, serta peningkatan kualitas lingkungan.
Perubahan Iklim
Dalam menghadapi perubahan iklim, Hanif berkomitmen memperkuat sistem informasi kerentanan untuk meningkatkan adaptasi dan menjaga mitigasi perubahan iklim.
“Pengelolaan sampah laut, peningkatan sistem sanitasi, dan mitigasi polusi udara di kota-kota besar menjadi prioritas. Selain itu, krisis keanekaragaman hayati akan diatasi melalui pendekatan restorasi ekosistem dan penegakan hukum,” kata Hanif.
Kementerian dan Lembaga yang dipimpinnya, KLH/BPLH akan meluncurkan program unggulan yang terintegrasi dengan Quick Wins Asta Cita sebagai rencana jangka pendek.
Program tersebut termasuk pengelolaan limbah dari program gizi anak sekolah dan penanganan limbah medis dari program kesehatan gratis.
KLH/BPLH juga akan memberikan pendampingan Amdal dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian.
“Beberapa di antaranya adalah pengelolaan limbah dan sampah dari program gizi anak sekolah, penanganan limbah medis dari program kesehatan gratis dan pembangunan rumah sakit, serta pendampingan terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam upaya peningkatan produktivitas lahan pertanian,” jelas Hanif.
Penerimaan negara dari sektor lingkungan hidup akan diperkuat melalui penerapan instrumen ekonomi lingkungan seperti Nilai Ekonomi Karbon dan ekonomi berbasis keanekaragaman hayati.
Hal ini diharapkan berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja yang ramah lingkungan.
Hanif optimis KLH/BPLH dapat menghadapi tantangan lingkungan dan menjadi penggerak pembangunan berkelanjutan.
Ia berharap kolaborasi yang kuat dan perencanaan matang mampu menjadikan KLH/BPLH sebagai motor pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
“Melalui perencanaan yang matang dan kolaborasi yang kuat, diharapkan kelembagaan KLH/BPLH mampu menjawab berbagai tantangan lingkungan yang dihadapi Indonesia dan menjadi motor penggerak bagi pembangunan berkelanjutan,” pungkasnya.
