SinarHarapan.id-Lanskap keamanan siber Indonesia mencatat serangkaian insiden serius selama 2025. Berbagai peristiwa ini menguji ketahanan digital nasional dan menimbulkan keresahan publik. Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha menilai ancaman siber kini kian sistematis.
Ruang digital Indonesia sepanjang Januari hingga Desember diwarnai beragam modus kejahatan. Januari publik dihebohkan video deepfake Presiden Prabowo Subianto yang menawarkan bantuan dana fiktif. Video itu memanfaatkan teknologi manipulasi visual yang sangat meyakinkan.
Februari kesalahan tampilan nilai tukar rupiah di Google Finance sempat memicu kegaduhan nasional. Insiden itu menunjukkan potensi gangguan siber mempengaruhi persepsi ekonomi masyarakat. Maraknya fake BTS kembali terjadi pada Maret untuk mencegat SMS perbankan berisi OTP.
April mengangkat isu ‘gendam digital’ seiring pembahasan risiko koneksi Wi-Fi publik. Istilah ini menjadi metafora lokal untuk serangan manipulatif terhadap perangkat. Mei memunculkan polemik Worldcoin yang menawarkan imbalan uang untuk pemindaian iris mata.
Kekhawatiran serius muncul terkait perlindungan data biometrik warga negara. Juni kasus penipuan aplikasi berbahaya menargetkan pensiunan PT Taspen secara spesifik. Isu kedaulatan data mengemuka pada Juli menyusul pernyataan Gedung Putih.
Pernyataan itu membahas kepastian transfer data pribadi Indonesia ke Amerika Serikat. Agustus mengungkap sisi gelap platform gim daring dengan kasus kekerasan seksual lintas negara. Perdebatan kebijakan single ID di media sosial menghangat pada September.
Oktober menyoroti belum terbentuknya Badan Perlindungan Data Pribadi meski UU PDP berlaku. November mencatat dinamika regulasi platform digital termasuk sorotan terhadap ChatGPT. Desember menempatkan Indonesia sebagai sumber serangan DDoS terbesar di dunia.
Menghadapi 2026, Pratama memperkirakan ancaman siber akan semakin kompleks. Kecerdasan buatan diproyeksikan menjadi mesin utama serangan phishing skala besar. Teknologi ini juga dipakai untuk peniruan suara dan video eksekutif perusahaan.
Ransomware diprediksi kian agresif menarget infrastruktur kritis nasional. Kompromi identitas tetap menjadi penyebab utama pelanggaran keamanan data. Perubahan besar juga terjadi pada enkripsi dan tata kelola kriptografi global.
Serangan terhadap rantai pasok digital diperkirakan meningkat signifikan. Penyedia layanan cloud dan aplikasi SaaS menjadi target empuk peretas. Kondisi ini menuntut langkah strategis pemerintah memperkuat keamanan siber.
Penguatan keamanan di lingkungan pemerintahan harus menjadi prioritas utama. Peningkatan kompetensi SDM dan integrasi sistem pertahanan digital sangat mendesak. Pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi harus segera direalisasikan.
Percepatan pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber menjadi krusial. Penguatan peran Badan Siber dan Sandi Negara juga tak kalah penting. Keamanan siber kini menjadi fondasi kedaulatan negara di era digital.
Tahun 2026 menjadi momentum penting peralihan ke strategi proaktif. Indonesia perlu beralih dari pendekatan reaktif menuju sistem terintegrasi. Keamanan siber harus menjadi agenda prioritas nasional yang berkelanjutan.(Infopublik/IS)
