SinarHarapan.id – Amnesty International Indonesia menilai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 di New York tidak selaras dengan praktik kebijakan luar negeri maupun situasi hak asasi manusia di dalam negeri.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan pidato yang menyinggung kesetaraan, keadilan, dan perdamaian, termasuk tawaran pengerahan 20 ribu pasukan perdamaian Indonesia, terdengar mulia namun tidak konsisten. “Apa yang dikatakan semestinya sesuai dengan apa yang dilakukan,” ujarnya, Rabu, 24 September 2025.
Menurut Usman, Presiden tidak tegas menyebut genosida Israel di Palestina. “Penggunaan istilah catastrophe justru mengaburkan tanggung jawab Israel,” kata dia. Amnesty mendesak Indonesia bersikap lebih konkret: mendorong pembongkaran permukiman ilegal, menghentikan investasi yang berkontribusi pada pendudukan, serta menuntut pertanggungjawaban atas genosida.
Baca Juga: Prabowo Desak Dunia Akui Palestina, Hentikan Tragedi di Gaza
Amnesty juga menyinggung posisi Indonesia terkait putusan Mahkamah Internasional (ICJ) Juli 2024 yang menyatakan pendudukan Israel merupakan akar pelanggaran HAM terhadap warga Palestina. “Indonesia seharusnya mendesak diakhirinya pendudukan militer Israel,” kata Usman.
Di tingkat domestik, Amnesty menilai pemerintah lalai menuntaskan agenda lama: ratifikasi Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional. Ratifikasi yang sempat masuk empat kali dalam Rencana Aksi Nasional HAM, kata Usman, justru hilang dalam era Presiden Joko Widodo.
Selain isu Palestina, Amnesty menyoroti lemahnya komitmen pemerintah pada penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di dalam negeri. Usman menyebut ironi dalam pidato Prabowo yang lantang mengkritik kolonialisme, tapi abai pada kondisi di Papua. “Wilayah itu masih sarat dengan militerisasi, diskriminasi rasial, dan perampasan tanah adat melalui proyek ekstraktif,” ujarnya.
Amnesty mencatat 13 kasus kekerasan terhadap kelompok minoritas beragama sejak Prabowo menjabat pada Oktober 2024. Menurut Usman, hal ini bertolak belakang dengan seruan Presiden bahwa “semua manusia diciptakan setara.”
Pidato Prabowo juga bertepatan dengan peringatan Hari Tani Nasional. Amnesty menilai klaim swasembada beras tidak dibarengi penyelesaian konflik agraria. “Pidato memang penting. Tapi kredibilitas Indonesia di mata dunia ditentukan oleh tindakan nyata,” kata Usman.
Prabowo berpidato dalam bahasa Inggris pada sidang umum PBB, Selasa, 23 September 2025. Ia menyinggung isu HAM, kolonialisme, perubahan iklim, ketahanan pangan, hingga dukungan pada solusi dua negara untuk Palestina.
