![](https://sinarharapan.id/wp-content/uploads/2023/11/IMG_20231113_143932.jpg)
SinarHarapan.id – Panglima TNI Agus Subiyanto jangan hanya sekedar jargon dalam mengkampanyekan netralitas TNI dalam penyelengaraan Pemilu 2024. Panglima harus segera membentuk tim khusus dalam menguatkan seruan untuk netralitas TNI pada pemilu 2024 ini. Tim ini bertugas memantau tentang pergerakan anggota TNI dalam menjaga netralitas untuk pemilu 2024. Jika ada yang terlibat, panglima TNI tak segan-segan untuk mencopot dari jabatan bahkan keangotaanya sebagai TNI aktif. Fakta lain, bahwa para purnawirawan TNI juga terlibat dalam tim sukses di masing-masing pasangan capres-cawapres yang tentunya netralitas ini juga sangat penting. Kemudian dalam jangkauan lebih luas, tim khusus ini juga bisa menyasar pada seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang juga tidak diperbolehkan terlibat dukung mendukung pasangan calon.
Kenapa netralitas TNI ini penting sebab pertama jangan sampai huru-hara yang pernah terjadi pada peristiwa politik 1966 terulang kembali di mana TNI mengalami perpecahan dalam ideologi politik negara. Kedua, masyarakat Indonesia truma dengan cara-cara militeristik pada era orde baru di mana TNI saat itu terlibat dalam politik negara yang seharusnya berada dalam kepentingan bangsa dan negara. Netralitas TNI ini telah menghasilkan sejarah yang menggembirakan ketika tidak mengambil aliuh kekuasaan pada era reformasi dengan membiarkan proses demokrasi terjadi di Indonesia.
Oleh karena itu, tim khusus netralitas TNI ini adalah satu-satunya harapan di tengah publik yang sedang merosot kepercayaannya atas tercapainya anak Presiden Jokowi, Gibran yang seharusnya tidak memenuhi syarat usia untuk mencalonkan sebagai calon wakil presiden. Tetapi berhasil merubah peraturannya lewat Mahkamah Konsitutusi (MK) yang mana ketua MK Anwar Usman adalah adik ipar dari Jokowi. Selain juga keterlibatan para purnawirawan TNI dalam tim sukses ketiga pasangan capres-cawapres, netralitas TNI menjadi jalan tengah antar banyak kepentingan. Hanya dengan netralitas ini, panglima TNI masih bisa menjaga marwahnya sebagai TNI yang professional dan bersama kepentingan bangsa dan negara. ***