SinarHarapan.id-Sebagai langkah reformasi, Kemendikdasmen meluncurkan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan 2025.
Program ini menggandeng 31 provinsi dan 503 kabupaten/kota untuk memperbarui fasilitas pendidikan.
Melalui pendekatan baru, Kemendikdasmen menyerahkan pelaksanaan langsung kepada satuan pendidikan setempat.
Langkah ini mendorong partisipasi masyarakat dan menggerakkan ekonomi lokal secara signifikan.
Abdul Mu’ti menegaskan pentingnya efisiensi anggaran demi manfaat maksimal bagi siswa.
Ia menyebut revitalisasi bukan sekadar bangun sekolah, tetapi tingkatkan mutu dan keadilan pendidikan.
Ketua Komisi X DPR Hetifah menyoroti kualitas pembelajaran sebagai ukuran utama keberhasilan program.
Ia menegaskan Komisi X akan mengawasi dan mendorong regulasi demi akses pendidikan 3T.
KSP melalui Syska Hutagalung menilai program ini prioritas lintas kementerian Presiden.
Pemerintah pusat membentuk sistem pemantauan bersama BPKP dan Ombudsman untuk memastikan akuntabilitas.
Syska meminta pemerintah daerah menyikapi program ini sebagai agenda strategis utama.
Daerah terpencil seperti Yahukimo menyampaikan kondisi sekolah mereka sangat membutuhkan perbaikan segera.
Akso Balingga mengungkapkan kesiapan Yahukimo mendukung penuh program revitalisasi.
Sementara itu, Sumedang menyambut program ini sebagai bukti hadirnya negara di pendidikan dasar-menengah.
Eka Ganjar menyebut revitalisasi sebagai jembatan antara kebijakan pusat dan praktik di sekolah.
Pemerintah daerah diminta membentuk P2SP untuk memulai tahapan pembangunan sekolah.
Seluruh daerah wajib menyusun dokumen teknis sebagai dasar pelaksanaan proyek revitalisasi.
Tujuan akhirnya adalah mewujudkan sekolah yang aman, inklusif, dan berkualitas di seluruh Indonesia.(Infopublik/IS)
