SinarHarapan.id – Di tengah meningkatnya ketidakpastian global, Taiwan mengajak dunia memperkuat kerja sama demi perdamaian dan kemakmuran. Seruan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Taiwan, Lin Chia-lung, melalui gagasan “Chip in with Taiwan”.
Menurut Lin, dunia kini menghadapi beragam tantangan, mulai dari konflik berkepanjangan, kemunduran demokrasi, hingga meluasnya disinformasi. Rezim otoriter pun kian aktif menggunakan taktik abu-abu untuk melemahkan tatanan internasional berbasis aturan.
“Dalam kondisi global yang rapuh, perdamaian tidak bisa dianggap remeh. Negara demokrasi harus bersatu menjaga nilai-nilai bersama,” kata Lin.
Baca Juga: Taiwan Buka Peluang Studi Lebih Luas bagi Mahasiswa Indonesia
Peran strategis
Berada di garis depan rantai pulau pertama Indo-Pasifik, Taiwan dinilai sebagai benteng menghadapi ekspansi otoriter. Negeri itu juga menopang stabilitas kawasan melalui ekonomi tangguh dan kepemimpinan di sektor semikonduktor.
Sebagai ekonomi terbesar ke-21 dunia, Taiwan memproduksi lebih dari 60 persen cip global dan 90 persen cip tercanggih. Posisi ini menjadikan Taiwan mitra tak tergantikan bagi pembangunan global, termasuk dalam kecerdasan buatan, digitalisasi, dan kesehatan.
Pemerintahan Presiden Lai Ching-te meluncurkan Empat Pilar Perdamaian untuk memperkuat pertahanan dan ketahanan masyarakat. Taiwan, tegas Lin, tidak mencari konflik dengan Tiongkok, namun tetap mendorong dialog yang setara dan bermartabat.
Diplomasi terpadu
Kementerian Luar Negeri Taiwan juga mengembangkan strategi “Diplomasi Terpadu” yang menggabungkan diplomasi, pertahanan, teknologi, dan ekonomi. Strategi ini ditujukan memperluas peran internasional Taiwan sekaligus memperkuat tatanan global.
Taiwan memperkuat kemitraan dengan negara demokrasi lain melalui rantai nilai demokrasi global. Fokusnya antara lain memajukan hak asasi manusia, tata kelola digital, dan menegakkan aturan internasional.
Selain itu, Taiwan mendorong strategi diplomasi ekonomi dengan konsep “rantai pasok non-merah”, yang bertujuan melindungi industri strategis dari intervensi otoriter.
Proyek kolaborasi
Taiwan juga meluncurkan Proyek Kemakmuran Sekutu Diplomatik. Inisiatif ini melibatkan kemitraan publik-swasta dengan mengonsolidasikan sumber daya pemerintah dan industri.
Beberapa proyek yang berjalan antara lain kerja sama dengan Paraguay untuk sistem informasi rumah sakit, pembangunan fasilitas cadangan minyak di Eswatini, serta membantu Palau menuju negara kepulauan cerdas dan berkelanjutan.
Hambatan internasional
Meski memberi kontribusi nyata, Taiwan masih tersisih dari sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Lin menilai hal ini akibat interpretasi keliru Resolusi Majelis Umum PBB 2758 yang dikaitkan dengan prinsip satu Tiongkok.
Padahal, resolusi itu hanya membahas representasi Tiongkok di PBB, tanpa menentukan status Taiwan. “Namun, PBB tunduk pada tekanan politik Beijing,” ujar Lin.
Dukungan menguat
Dukungan internasional bagi Taiwan terus bertambah. Sejumlah negara menekankan pentingnya perdamaian di Selat Taiwan, termasuk dalam forum G7. Banyak parlemen di dunia juga menegaskan Resolusi 2758 tidak melarang keikutsertaan Taiwan di organisasi internasional.
Menjelang ulang tahun ke-80 PBB, Lin menegaskan saatnya badan dunia itu melibatkan Taiwan agar visi “tidak meninggalkan siapa pun” benar-benar terwujud.
“Taiwan siap bekerja sama. Hanya dengan bersatu kita bisa menciptakan masa depan Indo-Pasifik dan dunia yang lebih damai serta sejahtera,” ujar Lin.
