SinarHarapan.id-Di tengah ketidakpastian global yang ditandai dengan melambungnya harga energi dan komoditas, pemerintah memastikan fondasi fiskal nasional tetap kokoh. Usai menggelar rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (19/3/2026), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan sejumlah langkah antisipatif yang tidak hanya menekan defisit anggaran, tetapi juga mengubah pola kerja aparatur hingga peta energi nasional.
Pemerintah berkomitmen menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap di bawah ambang batas aman 3 persen. Komitmen itu, menurut Airlangga, akan ditempuh melalui efisiensi menyeluruh di kementerian dan lembaga (K/L) yang telah dirapatkan secara internal.
“Kita menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3 persen dan sesuai dengan arahan pada saat Sidang Kabinet Paripurna dan sudah dirapatkan dengan kementerian teknis, itu dilakukan efisiensi dari berbagai K/L. Dan dengan efisiensi berbagai K/L itu defisit 3 persen bisa dijaga,” ujar Menko Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).
Namun, efisiensi anggaran saja tidak cukup. Pemerintah juga menyiapkan langkah taktis menghadapi lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berpotensi menekan daya beli. Dua strategi utama yang dikerahkan adalah meningkatkan produksi batu bara melalui penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), serta mengkaji ulang kebijakan pajak ekspor batu bara untuk mengoptimalkan penerimaan negara di tengah tren harga komoditas yang masih tinggi.
Langkah yang lebih fundamental datang dari sektor energi. Pemerintah memutuskan untuk mempercepat konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Mandat ini langsung diberikan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara untuk segera direalisasikan. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap harga minyak yang terus membara, sekaligus memperkuat arah kebij menuju kemandirian energi nasional.
Di luar urusan fiskal dan energi, pemerintah juga menguji skema penghematan yang menyentuh langsung keseharian pegawai. Dalam kesempatan yang sama, Airlangga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja melalui skema work from home (WFH) satu hari dalam lima hari kerja.
“Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan,” ungkapnya.
Pemerintah saat ini tengah mematangkan aspek teknis pelaksanaan kebijakan tersebut. Penerapan WFH diharapkan tidak hanya berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga dapat diadopsi oleh sektor swasta serta pemerintah daerah. Rencana implementasi kebijakan ini dijadwalkan mulai diberlakukan setelah Hari Raya Idulfitri 2026, meski waktu pastinya masih akan ditentukan lebih lanjut.
“Nanti kita lihat situasinya. Situasi harga minyak, situasi perang. Kita ikuti situasi yang berkembang,” pungkas Airlangga.
Dengan kombinasi kebijakan efisiensi anggaran, transformasi energi, dan pengendalian mobilitas, pemerintah menunjukkan respons adaptif dan terukur di tengah tekanan eksternal yang masih membayangi stabilitas ekonomi nasional.(Infopublik/IS)
