SinarHarapan.id-Sejak kebijakan efisiensi anggaran diberlakukan, industri perhotelan Indonesia mengalami penurunan signifikan dalam tingkat hunian.
Akibat pengurangan anggaran untuk perjalanan dinas dan rapat, okupansi hotel di berbagai daerah menurun drastis.
Hotel-hotel yang bergantung pada sektor MICE kini merasakan dampaknya, terutama di kota-kota besar.
Berdasarkan survei oleh IHGMA, tingkat hunian nasional turun 10% hingga 20%, menyebabkan kerugian pendapatan yang signifikan.
Kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya mencatatkan penurunan okupansi terbesar dibandingkan kota lainnya.
Wita Jacob dan Garna Sobhara Swara menekankan pentingnya inovasi dalam strategi pemasaran untuk diversifikasi pasar.
Mereka juga menyarankan untuk mengurangi ketergantungan pada segmen MICE yang kini terdampak kebijakan efisiensi.
Angkoso Soekadari menyatakan bahwa asosiasi perhotelan memainkan peran penting dalam mendukung adaptasi hotel terhadap perubahan pasar.
Dr. I Nyoman Sarya menambahkan bahwa kerja sama antara sektor perhotelan dan pemerintah harus diperkuat demi keberlangsungan industri.
Penurunan okupansi menyebabkan banyak hotel mengurangi tenaga kerja untuk menekan biaya operasional mereka.
Hingga kini hotel di daerah yang paling terdampak. Hanya saja mereka terbantu dengan adanya obyek wisata unggulan di daerahnya, jelas Nyoman lagi.
Industri pendukung seperti katering dan transportasi juga terpengaruh akibat berkurangnya kegiatan di hotel-hotel.
Untuk bertahan, banyak pelaku industri perhotelan mencari langkah strategis baru dan inovatif dalam menghadapi tantangan ini.
Dr. I Gede Arya Pering Arimbawa mengungkapkan bahwa adaptasi bisnis membutuhkan waktu, tetapi tetap harus dilakukan.
Ke depan, industri perhotelan harus mampu menemukan solusi untuk berkembang meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah.
IHGMA dan PHRI akan bersinergi, secara bertahap akan mengajukan beberapa rekomendasi untuk meringankan beban ini ke pihak pemerintah, tutup I Gede.
