SinarHarapan.id-Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Febrian Alphyanto Ruddyard membuka GFSR ke-3 dengan mengingatkan pelajaran gempa Yogyakarta 2006. Ia menegaskan resiliensi sejati lahir dari kolaborasi terpadu antar institusi, bukan kerja sendiri-sendiri.
“Resiliensi bukan sekadar agenda pembangunan. Ia harus menjadi kualitas dari pembangunan itu sendiri,” ujar Febrian di Jakarta, Rabu.(9/9)
Ia menyebutkan perubahan iklim, risiko bencana, dan kerentanan ekonomi kini saling terkait erat. Namun, institusi dan mekanisme pendanaan kerap berkembang secara terpisah. Akibatnya, tantangan nyata bukan menambah kebijakan, melainkan menyelaraskan seluruh elemen secara bersamaan.
Warga, komunitas, pemerintah daerah, pusat, dan mitra internasional dulu bahu-membahu membangun kembali Yogyakarta pasca-gempa. Kolaborasi itulah yang mengubah tindakan terfragmentasi menjadi dampak selaras dan bermakna.
Baca juga :Electric & Power Indonesia ke-24 dan IndoEBTKE ConEx ke-12 Bersinergi di IEE Series 2026
Febrian menegaskan pergeseran mendasar dalam memandang resiliensi harus dilakukan. Ia mengajak semua pihak mengubah cara merencanakan, berinvestasi, dan mengukur kemajuan pembangunan.
Resiliensi nasional, kata Febrian, sejatinya merupakan hasil jutaan keputusan di lapangan. Ketangguhan diwujudkan secara lokal ketika komunitas merencanakan sekolah, jalan, atau melindungi sungai.
GFSR ke-3 kali ini dirancang sebagai pergeseran terencana dari pembangunan konsep menuju pelaksanaan nyata. Forum sebelumnya meletakkan fondasi, lalu mendalami dialog regional, dan kini menuju dampak konkret.
Deputi Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati memaparkan tiga prioritas utama forum dua hari ini, 9-10 September 2026. Pertama, integrasi arsitektur pelibatan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat agar tak berjalan sendiri.
Kedua, menyelaraskan modal pendanaan iklim, risiko bencana, dan pembangunan untuk ketangguhan jangka panjang. Ketiga, mewujudkan resiliensi berkelanjutan melalui aksi lokal yang terpercaya dan terukur.
“Ini tantangan menentukan apakah kebijakan resiliensi benar-benar mengubah hidup masyarakat,” tegas Raditya di hadapan peserta.
GFSR ke-3 digelar bersamaan dengan ADEXCO 2026, pameran inovasi manajemen bencana dan perlindungan sipil Asia. Sebanyak 152 perusahaan dari sembilan negara berpartisipasi menunjukkan minat tinggi terhadap teknologi kebencanaan.
Pameran mencakup seluruh siklus manajemen bencana, mulai kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan. Teknologi, menurut Raditya, bukan tujuan akhir melainkan alat untuk memperkuat aksi kemanusiaan.
ADEXCO menjadi bagian dari Indonesia Energy & Engineering Series 2026 bertema “Sustainability for Industrial Transformation.” Kegiatan ini mempertemukan pemerintah, industri, akademisi, dan mitra internasional dalam ekosistem kebencanaan.
Acara ini turut dihadiri Wakil Menteri Luar Negeri, Duta Besar Rusia, Komisi VIII DPR, TNI, Polri, dan perwakilan kedutaan AS, Australia, Filipina. Kehadiran mereka menandakan komitmen global terhadap resiliensi Indonesia.
Raditya mengajak seluruh pihak memanfaatkan empat hari untuk bertukar pikiran dan membangun koneksi. Ia menekankan pentingnya kemitraan antara pemerintah dan swasta, peneliti dan praktisi.
“Pengetahuan internasional dan pengalaman lokal harus berpadu dalam aksi nyata,” ujar Raditya menutup sambutannya.
Forum ini diharapkan mendokumentasikan kemajuan dan mengkaji kesenjangan selama 20 tahun terakhir. Pengalaman itu lalu diterjemahkan menjadi strategi bagi generasi ketangguhan berikutnya.
Indonesia berkomitmen memastikan pembangunan terus berlanjut di tengah meningkatnya risiko dan ketidakpastian global. GFSR ke-3 dan ADEXCO menjadi wadah menyegarkan komitmen kolektif bersama.
“Ubahlah pengetahuan dan inovasi menjadi tindakan nyata yang membawa perubahan,” ajak Raditya Jati mengakhiri pembukaan GFSR ke-3.
