SinarHarapan.id-Auditorium Binakarna, Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat pagi itu dipenuhi ratusan pemimpin dari pemerintah, badan usaha, akademisi, dan industri teknologi. Mereka datang bukan sekadar menghadiri seremoni, tetapi mencari cara baru memimpin transformasi digital bersama yang lebih terarah.
Forum bertema “Shaping the Future of Digital Leadership in Indonesia” itu menjadi ajang Digital Leader Summit 2026, hasil kerja Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia. Agenda dua hari ini menyatukan pelatihan, diskusi strategis, dan penguatan jejaring alumni.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan kepemimpinan digital terhubung erat dengan pembangunan nasional, terutama kualitas sumber daya manusia, produktivitas, dan reformasi birokrasi. Menurutnya, pemimpin menjadi penghubung utama antara arah kebijakan dan hasil pelaksanaan nyata langsung di lapangan setiap hari.
Saat membuka forum, Meutya menyoroti tantangan memilih prioritas di antara banyak program digitalisasi. Pemimpin harus menentukan fokus, menggerakkan organisasi, dan memastikan teknologi menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Pernyataan itu menegaskan fokus acara: kepemimpinan yang mampu mengeksekusi, bukan hanya mengadopsi alat baru.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menambahkan, pemimpin kini bukan hanya pengguna teknologi. Mereka ikut membentuk masa depan ekosistem digital melalui kebijakan, inovasi, dan nilai yang dipegang. Karena itu, sinergi regulasi, teknologi, dan masyarakat menjadi kunci ekosistem aman digital.
Agenda strategis lain adalah penerbitan Peta Okupasi Nasional ASN Digital sebagai pedoman kebutuhan kompetensi sesuai ruang lingkup pekerjaan. Kepala BPSDM Komdigi Bonifasius Wahyu Pudjianto menyebut standar kompetensi pemimpin digital diperlukan agar peran itu tidak hanya bersandar pada jabatan atau pengakuan.
Standar itu diharapkan mendukung skema sertifikasi kompetensi berikutnya. Bonifasius menilai pemimpin digital perlu acuan jelas, mulai pengetahuan hingga persyaratan kompetensi. Dengan begitu kini, tanggung jawab pemimpin dapat diuji melalui kemampuan yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar simbol jabatan semata.
DLA tahun anggaran 2026 menjangkau 205 peserta, termasuk kerja sama dengan Balikpapan, OIKN, dan TVRI. Noor Iza menyebut pelatihan 12–13 November diikuti 45 pimpinan ASN, BUMN/BUMD, akademisi, dan swasta. Summit pada Jumat itu menarik sekitar 400 pemimpin utama lintas sektor.
Forum hybrid membahas kepemimpinan digital, tata kelola AI dan data, keamanan siber, cloud computing, layanan publik, dan kompetensi SDM. Hary Budiarto menegaskan pemimpin menguasai manajerial, tata kelola data, perlindungan data pribadi, serta keamanan siber agar risiko kebocoran tidak mengganggu organisasi.
Sejak 2022, summit menjadi bagian kesinambungan pengembangan kapasitas pemimpin digital dan penguatan jejaring alumni DLA. Kemkomdigi dan APDI berharap penguatan kompetensi, pertukaran pengalaman, serta standar profesi menjadi langkah konkret membangun ekosistem kepemimpinan digital nasional yang adaptif, kompeten, dan bertanggung jawab.
