SinarHarapan.id – Amnesty International Indonesia menilai pidato Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra pada Hari HAM Sedunia hanyalah retorika kosong.
“Pidato Hari HAM Sedunia Menteri Yusril Ihza Mahendra hanya retorika kosong yang sangat mudah terbantahkan oleh fakta-fakta di lapangan,” kata Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia.
Kegagalan Negara dalam Penegakan HAM
Kritik ini tidak berdiri sendiri. Usman Hamid menegaskan pidato Yusril menunjukkan kegagalan negara menuntaskan kasus pelanggaran HAM.
“Retorika kosong ini hanya menegaskan kegagalan negara selama ini dalam menyelesaikan pengusutan kasus-kasus pelanggaran HAM,” tegasnya.
Budaya Impunitas Terus Dilanggengkan
Hal ini menjadi sorotan utama dalam kritik Amnesty International. Pemerintah gagal mengusut pelanggaran HAM masa lalu, memperkuat impunitas aparat keamanan.
Baca Juga: Amnesty International Indonesia: Menko Yusril Keliru
Pidato Kontradiktif dengan Fakta di Lapangan
Tak hanya itu, pernyataan Menteri Yusril tidak sejalan dengan kenyataan. Pernyataan HAM tanpa diskriminasi Yusril kontradiktif dengan pelarangan pertemuan Jemaah Ahmadiyah.
“Ironisnya pernyataan ini hanya berselang beberapa hari setelah pemerintah Kabupaten Kuningan melakukan pelanggaran HAM dengan melarang pertemuan Jemaah Ahmadiyah,” kata Usman.
Presiden Prabowo Juga Tidak Konsisten
Amnesty International menilai, Iioni ini makin parah dengan sikap pemerintah pusat. Misalnya, larangan kegiatan Ahmadiyah terjadi dua hari setelah Presiden menggaungkan pentingnya keberagaman.
Hak Sipil dan Politik Kian Terabaikan
Kemudian, penekanan pemerintah pada hak ekonomi mengabaikan hak sipil, memicu kriminalisasi dan represi.
“Penekanan pada Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menegaskan bahwa selama ini pemerintah telah mengabaikan Hak Sipil dan Politik,” tambah Usman.
Ruang Sipil di Indonesia Semakin Sempit
Akibatnya, situasi ini turut berdampak pada ruang kebebasan masyarakat. Kriminalisasi terhadap penolak proyek strategis menunjukkan menyempitnya ruang kebebasan sipil.
Amnesty: Tuntaskan Pelanggaran HAM Sekarang
Amnesty International menutup kritiknya dengan desakan tegas kepada pemerintah. Pemerintah harus menegakkan HAM dan menuntaskan pelanggaran dengan proses hukum yang adil.
“Harus ada tindakan nyata dalam menegakkan HAM dan menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM melalui proses hukum yang adil,” ujar Usman Hamid.
Sebagai informasi, dalam pidatonya, Yusril menyatakan pemerintah baru akan meneruskan upaya penegakan HAM tanpa diskriminasi. Namun, janji ini akan sulit dipercaya tanpa adanya langkah nyata di lapangan.
