SinarHarapan.id – Penaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang direncanakan pada tahun depan diprediksi akan berdampak negatif terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Head of Macroeconomic & Financial Market Research Bank Mandiri, Dian Ayu Yustina, menyebutkan bahwa kenaikan PPN ini akan mempengaruhi sekitar 44% dari total bobot barang konsumsi. Meskipun beberapa barang kebutuhan pokok tidak dikenakan PPN, dampak terhadap inflasi tetap tidak bisa dihindari.
Dian menambahkan bahwa sektor-sektor yang terpengaruh oleh kenaikan PPN antara lain transportasi, kesehatan, pendidikan, serta informasi dan komunikasi. Meski bahan pokok masih dikecualikan, dampak dari kenaikan PPN terhadap inflasi tetap signifikan. “Penaikan PPN sebesar 1% bisa menambah 0,3% terhadap angka inflasi,” kata Dian dalam acara Mandiri Macro and Market Brief Road to Mandiri Investment Forum 2025.
Penyebab utamanya adalah bahwa meskipun barang-barang pokok tidak terkena PPN, sektor-sektor lain yang vital bagi perekonomian seperti transportasi dan kesehatan akan lebih mahal, yang pada akhirnya meningkatkan biaya hidup masyarakat. Ini akan menciptakan tekanan inflasi yang lebih tinggi, yang berpotensi mempengaruhi daya beli masyarakat.
Lebih jauh lagi, Dian menjelaskan bahwa setiap kenaikan inflasi sebesar 1% berpotensi menyebabkan perlambatan ekonomi sekitar 0,17%. Artinya, dampak langsung dari kenaikan PPN ini bisa memperlambat laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Meski begitu, Dian mengungkapkan bahwa pemerintah berencana untuk menerapkan kebijakan ekspansif yang dapat membantu menstabilkan ekonomi.
Kebijakan ekspansif ini, menurut Dian, diharapkan dapat menjadi penyangga ekonomi yang efektif untuk mengurangi dampak negatif dari kenaikan PPN. Pemerintah diharapkan mampu mengimplementasikan langkah-langkah yang dapat mendongkrak sektor-sektor yang terdampak serta menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap stabil meskipun ada lonjakan inflasi.
Meskipun demikian, penyesuaian terhadap PPN yang lebih tinggi ini tetap menjadi perhatian bagi masyarakat dan pelaku ekonomi, mengingat dampaknya terhadap harga barang dan layanan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang lebih adaptif dan tepat guna agar dapat menjaga keseimbangan antara penerimaan pajak dan stabilitas ekonomi.
