SinarHarapan.id-Diskusi Energy Transition Policy Development Forum (ETP Forum) digelar di tengah tekanan global yang belum reda. Enam lembaga pemikir menilai tahun ketiga pemerintahan Prabowo—Gibran menjadi ujian ketahanan energi. Reformasi subsidi, diversifikasi sumber energi, akses energi bersih, dan tata kelola kuat menjadi sorotan utama.
ETP Forum merupakan kolaborasi ISD, CPD, IESR, Climateworks Centre, PYC, dan IRID. Mereka meninjau kebijakan transisi energi selama tahun kedua pemerintahan. Kemajuan tercatat, seperti pembentukan satuan tugas percepatan transisi energi, target PLTS 100 GW, dan kementerian koordinator bidang hilirisasi serta transisi energi.
Namun, sejumlah kebijakan pendukung masih memerlukan tindak lanjut. Rencana implementasi PLTS 100 GW, penguatan kerangka energi terbarukan, dan penyelarasan target energi dengan perencanaan ketenagalistrikan belum jelas. Bauran energi terbarukan turun dari 18,3 persen pada triwulan I menjadi 17,3 persen pada triwulan II 2026.
Beban fiskal ikut menekan. Belanja subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp376,8 triliun pada Januari—September 2026, naik 54,1 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya. Harga minyak mentah Indonesia US$112,81 per barel, jauh di atas asumsi APBN US$70 per barel.
Rupiah berada di kisaran Rp18.000 per dolar AS, dibanding asumsi Rp16.500. Konsumsi BBM bersubsidi naik 9,1 persen menjadi sekitar 13,4 juta kiloliter. Separuh manfaat subsidi energi dinikmati sekitar 20 persen rumah tangga terkaya. Kondisi ini memperkuat urgensi reformasi subsidi agar penyalurannya lebih tepat sasaran.
Achmad Zacky Ambadar dari ISD menyebut volatilitas harga minyak menuntut subsidi dialihkan dari komoditas ke individu. Perbaikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi peluang memprioritaskan rumah tangga paling membutuhkan. Ruddy Gobel dari CPD menilai pemutakhiran DTSEN oleh BPS sebagai kemajuan penting.(30/10)
Tantangannya menerjemahkan kesiapan data menjadi kebijakan yang melindungi masyarakat. Subsidi perlu menjangkau sedikitnya 40 persen keluarga dengan kesejahteraan terendah. Reformasi berbasis DTSEN yang menyasar 30—50 persen rumah tangga terbawah, atau sekitar 28—47,1 juta keluarga, berpotensi menghemat Rp76—116 triliun, kata Ruddy.
PLTS 100 GW juga belum sepenuhnya siap. Scorecard IESR dengan tujuh indikator menunjukkan belum ada indikator yang sepenuhnya siap. Teknologi dan rantai pasok paling mendekati kesiapan, didukung kapasitas modul surya domestik 11—14 GW per tahun. Fabby Tumiwa menyoroti regulasi, perencanaan sistem kelistrikan, dan pendanaan.
Kapasitas PLTU bertambah 4 GW atau sekitar 7 persen pada 2025 menjadi 60,7 GW, sementara PLTU captive belum masuk skema pensiun dini. Pemadaman besar pada 2026 di Sumatra dan Kalimantan menegaskan pentingnya keandalan jaringan. Transisi juga harus memperhatikan keberlanjutan bahan baku bioenergi dan dampaknya terhadap rantai pangan.
Kuki Soejachmoen dari IRID menegaskan tahun ketiga harus menjadi momentum memperkuat implementasi. ETP Forum mendorong penyelesaian regulasi, reformasi subsidi tepat sasaran, peningkatan keandalan sistem, serta integrasi GEDSI dan ESG. Konsistensi target, kebijakan, dan pelaksanaan menjadi kunci menuju 100 persen energi terbarukan pada 2040.
