SinarHarapan.id – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dewi Juliani meminta pemerintah dan Pertamina menyiapkan langkah mitigasi untuk menekan dampak lonjakan harga minyak mentah dunia terhadap masyarakat.
Desakan tersebut disampaikan menyusul pernyataan Pertamina Patra Niaga mengenai potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, termasuk Pertamax, apabila harga minyak dunia terus bertahan di level tinggi.
“Gejolak harga minyak dunia harus diantisipasi sejak awal. Jangan sampai tekanan energi global berubah menjadi beban baru bagi masyarakat. Pemerintah dan Pertamina harus memastikan ada strategi yang kuat agar dampaknya tidak langsung dibebankan kepada konsumen,” kata Dewi dalam keterangannya, Selasa (15/9/2026).
Sebelumnya, Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto menyebut harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax dan Dex berpotensi terdampak apabila harga minyak dunia tidak kembali turun ke kisaran US$60-US$70 per barel. Dalam kondisi tersebut, harga BBM disebut berpotensi berada di kisaran Rp18.000 hingga Rp20.000 per liter.
Dewi menilai pemerintah memang tidak dapat mengendalikan konflik geopolitik maupun pergerakan harga minyak dunia. Namun, pemerintah memiliki sejumlah instrumen untuk mengantisipasi dan mengurangi dampaknya terhadap perekonomian nasional.
“Kita tidak bisa mengendalikan konflik global maupun harga minyak dunia, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana dampaknya dikelola di dalam negeri. Jangan sampai masyarakat harus menanggung seluruh tekanan akibat situasi global,” ujarnya.
Menurutnya, langkah mitigasi tidak boleh baru dilakukan ketika kenaikan harga energi sudah menekan daya beli masyarakat. Pemerintah dan Pertamina perlu menyiapkan skenario apabila harga minyak dunia bertahan tinggi dalam jangka panjang.
Sejumlah langkah yang dinilai penting antara lain menjaga ketersediaan pasokan energi, meningkatkan efisiensi operasional Pertamina, memperketat pengawasan distribusi BBM, serta memastikan komponen pembentukan harga dilakukan secara transparan.
“Pertamina harus terus melakukan efisiensi dan mencari ruang penghematan agar tekanan biaya akibat kenaikan minyak dunia tidak seluruhnya dialihkan kepada masyarakat,” kata Dewi.
Ia mengingatkan kenaikan harga BBM dapat menimbulkan efek berantai terhadap biaya transportasi dan logistik. Kondisi tersebut pada akhirnya berpotensi mendorong kenaikan harga berbagai kebutuhan masyarakat.
Karena itu, Dewi menekankan kebijakan energi harus mampu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi nasional, keberlanjutan usaha Pertamina, dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat.
“Energi adalah kebutuhan dasar. Pemerintah harus memastikan kebijakan yang diambil tidak memperbesar tekanan terhadap daya beli rakyat dan tidak ikut memperlambat pertumbuhan ekonomi,” pungkas legislator dari daerah pemilihan Riau I tersebut. ***
