SinarHarapan.id – Kendati sudah berumur 77 tahun, hingga saat ini Provinsi Maluku belum juga terlepas dari belenggu kemiskinan, yang terus melilitnya.
Agar kemiskinan bisa teratasi, DPRD Provinsi Maluku meminta Pemerintah Pusat (Pempus), segera menerapkan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di Maluku.
“Memang sejak awal Provinsi Maluku sudah miskin. Jalan satu-satunya untuk mengatasi kemiskinan itu adalah, dengan mendorong penerapan Otsus di daerah ini,” tegas Anggota DPRD Provinsi Maluku, Wahid Laitupa kepada wartawan, di Ambon, Kamis (25/8/2022).
Menurutnya, Maluku seharusnya menjadi prioritas pemerintah pusat, lantaran Maluku merupakan salah satu provinsi yang memerdekakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Namun sayangnya, lanjut Laitupa, Maluku dianggap masih sangat jauh, jika dilihat dari sisi kepentingan terhadap negara. Padahal, Maluku memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, yang dalam proses pembagiannya selalu menguntungkan negara.
Selain itu, menurut Laitupa, masalah pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang berdasarkan Undang-Undang (UU) dihitung dari luas daratan dan jumlah penduduk, membuat Maluku selalu dianaktirikan oleh pemerintah pusat.
“Ya, kalau perhitungan dari luas daratan dan jumlah penduduk, maka DAU yang diterima Maluku juga nilainya kecil,” ungkap Laitupa.
Lebih lanjut dia menyatakan, jika pemerintah pusat melihat Maluku sebagai salah satu provinsi yang memerdekakan NKRI, maka dari awal penerapan otonomi khusus sudah harus dilakukan.
“Untuk itu, dibutuhkan semangat dan kerja keras dari Pemerintah Provinsi Maluku, guna menurunkan angka kemiskinan di daerah ini. Maka itu, saya harapkan, otonomi khusus sudah harus diperjuangkan oleh pemerintah daerah,” tandas Laitupa. (non)
