SinarHarapan.id – Indonesia dan Selandia Baru menyepakati rencana aksi kemitraan komprehensif periode 2025-2029 (Plan of Action of the Indonesia – New Zealand Comprehensive Partnership for the Period 2025-2029) yang berisi berbagai isu prioritas bersama dan kerja sama konkret kedua negara. Rencana aksi tersebut diteken Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Deputy Prime Minister/Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters dalam Joint Ministerial Commission (JMC) di Auckland, Selandia Baru, Selasa (30/7).
“Selandia Baru adalah salah satu mitra penting Indonesia di Pasifik, bukan hanya dalam konteks bilateral namun juga dalam konteks kawasan terutama kerja sama Indonesia dengan negara-negara Pasifik. Tahun ini hubungan bilateral RI-Selandia Baru memasuki usia 66 tahun. Sementara, Kemitraan Komprehensif kedua negara telah memasuki setengah dekade,” kata Menlu RI dalam press briefing soal kunjungannya ke Selandia Baru, yang ditayangkan lewat saluran Youtube resmi Kementerian Luar Negeri.
Pada pertemuan, Indonesia dan Selandia Baru membahas enam masalah bilateral. Yakni masalah kerja sama bidang pendidikan dimana , kedua negara baru saja memfinalisasi Amandemen Protokol Pengaturan Pendidikan yang sudah siap untuk ditandatangani, serta pembahasan proposal perjanjian Working Holiday Visa untuk meningkatkan hubungan antar warga atau people to people contact.
Kedua negara juga membahas perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi. Volume perdagangan kedua negara, trennya dalam lima tahun terakhir meningkat lebih dari 13 persen, namun pada tahun lalu terjadi penurunan perdagangan. Neraca perdagangan Indonesia dan Selandia Baru menurun dari 2.128,7 juta dolar AS pada 2022 menjadi 1.728 juta dolar AS pada 2023 atau mengalami penurunan sebesar 18,82%.
“Semua fasilitas perdagangan harus dipergunakan termasuk melalui RCEP, sehingga kita dapat meningkatkan kembali angka perdagangan.’” kata Menlu Retno.
Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) adalah perjanjian perdagangan bebas antara negara-negara Asia-Pasifik yaitu Australia, Brunei, Kamboja, Cina, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Laos, Malaysia, Myanmar, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.
Indonesia menyambut penandatanganan pengaturan karantina yang diharapkan dapat memajukan perdagangan produk pertanian dengan Selandia Baru.
Sejalan dengan kerja sama di bidang hortikultura, Indonesia juga telah manfaatkan skema Regional Seasonal Employment (RSE). Sejauh ini, Indonesia sudah mengirimkan kurang lebih 870 tenaga kerja musiman perkebunan ke Selandia Baru. Kerja sama tersebut telah dimulai sejak 2007. Dalam pertemuan, Menlu Retno menekankan harapan Indonesia agar angka tenaga kerja musiman asal Indonesia dapat ditingkatkan.
Kedua negara juga telah memiliki sejumlah kerja sama di sektor halal dan akan menindaklanjuti kerja sama yang sifatnya G-to-G untuk mutual recognitions sertifikasi halal.
Indonesia dan Selandia Baru juga telah menjalin kerja sama di bidang energi geothermal melalui proyek Kamojang di Garut, Jawa Barat sejak tahun 1970an, atau hampir lima dekade lamanya. Kerja sama bidang geothermal ini sangat penting artinya dalam mendukung upaya transisi energi Indonesia.
Ke depan, diharapkan kerja sama Indonesia-Selandia Baru juga dapat mendukung upaya Indonesia untuk mencapai target emisi nol karbon sebelum 2060, serta berkolaborasi dalam mendorong upaya global mengatasi perubahan iklim.
Bulan September mendatang, rencananya akan ditandatangani MoU kerja sama di bidang energi terbarukan dan konservasi energi antara dua negara yang akan menjadi payung bagi kerja sama lingkungan kedua negara.
“Indonesia mengapresiasi komitmen pendanaan 15,7 juta NZD untuk kerja sama energi geothermal dalam skema Indonesia-Aotearoa New Zealand Geothermal Energy Programme/PINZ,” kata Menlu Retno.
Indonesia dan Selandia Baru juga membahas kerja sama di bidang keamanan, termasuk penanganan kejahatan lintas batas, kontra-terorisme, keamanan siber dan maritim, serta mewujudkan dunia yang bebas senjata nuklir.
Menlu RI dan Deputy PM/ Menlu Selandia Baru juga bertukar pikiran mengenai ancaman keamanan non tradisional antara lain berupa online scamming, judi online, perdagangan manusia, dan perdagangan obat-obatan.
Kedua negara juga telah memiliki mekanisme dialog pertahanan dan Indonesia akan menjadi tuan rumah Bilateral Defence Talk yang akan diselenggarakan di Jakarta pada September mendatang.
Selain itu, Indonesia dan Selandia Baru juga membahas kerja sama di bidang pembangunan, serta pemajuan HAM di mana Indonesia mengapresiasi dukungan Selandia Baru dalam pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024-2026.
(Sumber: Kementerian Luar Negeri)
