SinarHarapan.id – Pemerintah Indonesia kembali menegaskan konsistensi kedaulatan di Laut Natuna Utara. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono pada Senin, 2 Desember 2024, usai Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta.
“Kita tidak punya pergeseran standing apapun terkait kedaulatan,” ujar Menlu Sugiono.
Menlu menekankan bahwa kedaulatan nasional tetap menjadi prioritas utama. Meski begitu, Indonesia sedang menjajaki kolaborasi dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk mendukung kepentingan ekonomi bersama. Tiongkok adalah nama lain dari China.
“Kita ingin kerja sama dengan RRT di wilayah yang masing-masing memiliki klaim, untuk keuntungan ekonomi kedua pihak,” jelasnya.
“Kerja sama ini akan dilakukan dan akan dibentuk suatu komite bersama untuk membahas detailnya termasuk lokasi geografisnya, tempatnya di mana, dan masing-masing pihak juga tetap berpegang pada hukum yang relevan yang berlaku di masing-masing negara. Jadi tidak pergeseran standing mengenai masalah kedaulatan,” tegas Menlu.
Indonesia dan China sepakat membentuk komite bersama guna membahas rincian kerja sama. Pembahasan ini mencakup lokasi geografis dan hukum relevan di masing-masing negara.
Baca Juga: Menlu RI Sugiono Tegaskan Komitmen Indonesia di Forum G7
“Kita tetap berpegang pada hukum yang berlaku di negara masing-masing. Tidak ada pergeseran terkait kedaulatan,” tegas Sugiono.
Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyampaikan bahwa lawatan Presiden Prabowo Subianto pada November lalu memperkuat kerja sama internasional.
“Selain bergabung dengan BRICS, kita mendaftar ke OECD dan berpartisipasi dalam CPTPP. Tujuannya mendukung kepentingan ekonomi nasional,” jelas Hasan.
Komitmen ini mencerminkan posisi tegas Indonesia dalam menjaga kedaulatan sekaligus memanfaatkan peluang kerja sama global.
