SinarHarapan.id – Presiden Prabowo Subianto optimistis Indonesia tidak akan mengimpor beras pada 2025. Pernyataan ini disampaikan saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Senin (2/12).
“Sangat besar kemungkinan kita tidak impor beras lagi, bahkan cadangan kita cukup,” kata Prabowo.
Optimisme ini didasarkan pada meningkatnya produksi pangan nasional. Prabowo menyebut cadangan beras saat ini mendekati 2 juta ton, angka terbesar dalam beberapa tahun terakhir.
Capaian tersebut, menurut Presiden, terwujud berkat kerja sama lintas kementerian dan lembaga. Ia secara khusus mengapresiasi peran Kementerian Pertanian, Bulog, Badan Pangan Nasional, serta Kementerian BUMN.
“Terima kasih atas langkah-langkah luar biasa di akhir tahun 2024,” ujar Prabowo.
Baca Juga: Bulog Serap Beras Petani Melebihi Target Pemerintah
Swasembada pangan menjadi salah satu program unggulan Presiden. Ia menargetkan tidak hanya bebas dari impor beras, tetapi juga semua komoditas pangan strategis di masa depan.
Apresiasi Kebijakan Pro Rakyat
Selain isu pangan, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas beberapa kebijakan pro rakyat, seperti penghapusan utang macet UMKM, petani, dan nelayan. Langkah ini mendorong semangat pelaku ekonomi kecil.
Penurunan harga tiket pesawat sebesar 10 persen menjelang Natal dan Tahun Baru juga mendapat perhatian. Kebijakan ini di rancang untuk meringankan beban masyarakat di tengah tingginya permintaan transportasi udara.
Penanganan Bencana dan Koordinasi Libur Nataru
Presiden turut mengapresiasi penanganan sigap bencana erupsi Gunung Lewotobi di NTT oleh TNI, Polri, dan kementerian terkait. Ia juga meminta kesiapan penuh menghadapi libur Natal dan Tahun Baru, termasuk infrastruktur, transportasi, dan pengamanan.
“Kita pastikan masyarakat menghadapi tahun baru dengan aman, tertib, dan lancar,” tegasnya.
Melanjutkan Dasar Kebijakan Jokowi
Prabowo menegaskan komitmennya untuk melanjutkan kebijakan Presiden Jokowi, dengan perbaikan sistem dan kebijakan demi kesejahteraan rakyat.
“Kita akan terus memperbaiki semua kebijakan dan sistem yang perlu di sempurnakan,” tutupnya.
