SinarHarapan.id-Pertemuan bilateral digelar di Jakarta pada 10 Maret 2025.
KPK menekankan pentingnya kolaborasi untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi.
Sektor kehutanan dinilai rentan terhadap praktik korupsi. Agus Joko Pramono menyoroti dampak negatif korupsi pada penerimaan negara.
Pengawasan lemah menyebabkan pembalakan liar dan penyalahgunaan lahan.
Kerja sama KPK-GIZ telah berlangsung sejak 2005. Fokus utama kolaborasi adalah pemberantasan korupsi di sektor kehutanan.
Florian Moder menyebut Indonesia sebagai mitra strategis GIZ. Indonesia berpotensi menjadi ekonomi terbesar keempat dunia pada 2030.
Pemberantasan korupsi di sektor kehutanan semakin vital bagi Indonesia. Kerja sama ini telah memberikan manfaat seperti pertukaran pengetahuan.
Keduanya juga fokus pada pengembangan kelembagaan dan pelatihan teknis. Pada periode 2026-2029, upaya pencegahan korupsi akan diperkuat.
Digitalisasi sistem perizinan melalui Kebijakan Satu Peta akan didorong.
Tujuannya adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan hutan.
KPK dan GIZ berkomitmen menciptakan sistem bebas korupsi. Hasilnya diharapkan menguntungkan negara dan masyarakat.(Infopublik/IS)
