Sinar Harapan ID – Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Paris, Prancis, bukan sekadar lanjutan perjalanan diplomatik dari Moskow. Lebih dari itu, langkah ini menandai upaya Indonesia merajut ulang arah kebijakan luar negeri di tengah lanskap global yang semakin cair dan penuh ketidakpastian.
Dari pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin, Prabowo bergerak cepat menuju Paris untuk bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée. Rangkaian ini menunjukkan satu pesan yang cukup jelas: Indonesia tidak ingin terjebak dalam satu poros kekuatan, melainkan aktif membangun keseimbangan baru melalui diplomasi yang adaptif.
Di tengah rivalitas global yang kian tajam, pendekatan seperti ini bukan hanya relevan, tetapi juga mendesak. Dunia saat ini tidak lagi hitam-putih. Blok-blok kekuatan tidak lagi kaku, sementara kepentingan nasional menuntut kelincahan dalam membaca peluang.
Dalam konteks itu, pertemuan Prabowo dan Macron menjadi menarik. Prancis, sebagai salah satu kekuatan utama di Eropa, memiliki posisi strategis dalam berbagai isu global, mulai dari pertahanan, energi, hingga perubahan iklim. Bagi Indonesia, kemitraan dengan Prancis bukan sekadar hubungan bilateral biasa, melainkan pintu masuk untuk memperluas pengaruh di kawasan Eropa.
Kerja sama pertahanan, misalnya, bukan hanya soal pengadaan alat utama sistem persenjataan. Lebih jauh, ini menyangkut transfer teknologi, penguatan industri dalam negeri, hingga kemandirian strategis jangka panjang. Dalam dunia yang semakin tidak pasti, kemampuan mempertahankan diri menjadi bagian dari kedaulatan itu sendiri.
Namun, diplomasi tidak berhenti pada isu keamanan. Transisi energi dan pengembangan energi terbarukan menjadi agenda yang tak kalah penting. Indonesia, dengan kekayaan sumber daya alamnya, berada di persimpangan antara kebutuhan pembangunan dan tuntutan keberlanjutan. Di sinilah kerja sama dengan negara seperti Prancis dapat memainkan peran kunci.
Hal serupa berlaku untuk sektor pendidikan, riset, dan ekonomi kreatif. Ketiga bidang ini sering kali luput dari sorotan, padahal justru menjadi fondasi daya saing jangka panjang. Kolaborasi lintas negara dalam bidang ini membuka ruang pertukaran gagasan, inovasi, dan teknologi yang tidak bisa dibangun secara tertutup.
Yang juga patut dicermati adalah pesan politik yang ingin disampaikan Indonesia melalui rangkaian kunjungan ini. Di satu sisi, Indonesia menjalin hubungan erat dengan Rusia. Di sisi lain, Indonesia juga memperkuat kemitraan dengan negara-negara Barat seperti Prancis. Ini bukan kontradiksi, melainkan strategi.
Indonesia tampaknya ingin menegaskan kembali posisinya sebagai negara non-blok dalam arti modern—bukan netral pasif, tetapi aktif menjalin hubungan dengan semua pihak demi kepentingan nasional. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif yang sejak lama menjadi pijakan diplomasi Indonesia.
Tentu, tantangan ke depan tidak ringan. Membangun kemitraan strategis membutuhkan konsistensi, kepercayaan, dan kemampuan mengeksekusi kerja sama menjadi program konkret. Tanpa itu, diplomasi hanya akan berhenti pada seremoni.
Namun, langkah yang diambil Prabowo setidaknya menunjukkan arah. Bahwa Indonesia tidak ingin menjadi penonton dalam dinamika global, melainkan pemain yang ikut membentuk arah permainan.
Pada akhirnya, keberhasilan diplomasi ini akan diukur bukan dari jumlah pertemuan atau nota kesepahaman yang ditandatangani. Ukurannya adalah sejauh mana kerja sama tersebut mampu menjawab kebutuhan rakyat, mulai dari keamanan, energi, hingga kesejahteraan.
Di situlah diplomasi menemukan maknanya yang paling nyata.
