Nasional

Hari Laut Sedunia, IDCA Desak Presiden Hentikan Tambang Nikel di Raja Ampat

×

Hari Laut Sedunia, IDCA Desak Presiden Hentikan Tambang Nikel di Raja Ampat

Sebarkan artikel ini

IDCA menyuarakan empat tuntutan utama, yakni pencabutan permanen izin tambang di Raja Ampat, perluasan zona perlindungan laut, penguatan ekonomi hijau berbasis masyarakat, serta pelibatan aktif komunitas lokal dalam pengelolaan kawasan.

Ebram Harimurti, Ketua Umum Perkumpulan Usaha Wisata Selam Indonesia (IDCA). (Foto: IG diveassociation.id)

SinarHarapan.id – Memperingati Hari Laut Sedunia, Perkumpulan Usaha Wisata Selam Indonesia atau Indonesia Divetourism Company Association (IDCA) melayangkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Mereka mendesak pemerintah menghentikan aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang dinilai mengancam keberlanjutan salah satu ekosistem laut terkaya di dunia.

Dalam surat tersebut, IDCA menyuarakan empat tuntutan utama, yakni pencabutan permanen izin tambang di Raja Ampat, perluasan zona perlindungan laut, penguatan ekonomi hijau berbasis masyarakat, serta pelibatan aktif komunitas lokal dalam pengelolaan kawasan.

“Raja Ampat bukan hanya kebanggaan nasional, tapi juga simbol konservasi laut dunia. Aktivitas tambang di kawasan ini bertentangan dengan nilai ekologisnya,” kata Ketua Umum IDCA, Ebram Harimurti, dalam pernyataan tertulis yang diterima SinarHarapan.id, Minggu (8/6).

IDCA menyoroti lokasi pertambangan di Pulau Kawe yang berdekatan dengan ikon wisata Wayag. Aktivitas ini dikhawatirkan akan menimbulkan sedimentasi laut yang mengancam habitat spesies penting seperti manta ray dan terumbu karang, sekaligus mencoreng citra Indonesia sebagai destinasi selam kelas dunia.

Baca Juga: Pengobatan Gratis di Gelar Pemda Raja Ampat dan Unhas Makassar

Menurut IDCA, lebih dari 60 persen kekuatan pariwisata Indonesia bertumpu pada daya tarik alam, termasuk wisata bahari. Raja Ampat sendiri menyumbang lebih dari Rp 150 miliar per tahun dari sektor pariwisata—jumlah yang disebut jauh lebih berkelanjutan dibandingkan nilai ekonomi tambang nikel yang bersifat jangka pendek dan merusak lingkungan.

“Kami memahami pentingnya hilirisasi nikel dalam transisi energi nasional. Namun, tidak semua wilayah layak untuk ditambang. Perlu ada keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian,” ujar Ebram.

IDCA mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah, untuk menjadikan pembangunan hijau sebagai pijakan masa depan. Menurut mereka, Indonesia memiliki kesempatan besar menjadi pemimpin dalam pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan yang melibatkan masyarakat lokal sebagai penjaga utama warisan laut.

Didirikan pada 2015, IDCA menaungi lebih dari 120 pelaku usaha wisata selam di seluruh Indonesia, mulai dari penyedia layanan selam (dive center, liveaboard), penyewaan peralatan, hingga pelatihan dan operator wisata. Organisasi ini aktif mendorong pengembangan sektor wisata bahari yang berkelanjutan dan berbasis kolaborasi.