SinarHarapan.id-Kunstkring Dialogue di Jakarta melahirkan komitmen kolektif menghentikan model ekonomi ekstraktif dan mengakui perempuan sebagai penggerak utama ekonomi restoratif. Forum tiga hari itu menyepakati perlunya redistribusi aset serta pengakuan nyata terhadap peran perempuan yang selama ini terpinggirkan.
Berlangsung pada 24-26 Juni 2026 di Tugu Kunstkring Palais, forum yang digagas Yayasan Bambu Lestari (YBLL) bersama Penabulu-Oxfam ini mempertemukan pembuat kebijakan, akademisi, praktisi, hingga komunitas adat. Mereka duduk bersama untuk menuntaskan satu agenda besar: bagaimana menghentikan kerusakan ekonomi ekstraktif dan mengembalikan kedaulatan pada perempuan sebagai agen perubahan.
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, menjadi salah satu pengingat paling vokal. Ia menekankan bahwa 80 persen UMKM di Indonesia dijalankan oleh perempuan, namun akses terhadap kesejahteraan masih sangat timpang.
“Bicara Indonesia Emas harus bersumber utama pada akses kepada perempuan, bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai subjek perubahan. Perempuan harus mempunyai akses yang sama untuk pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, dan sumber daya alam,” ujar Veronica di hadapan para panelis yang hadir, termasuk Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, serta Wamen Ekonomi Kreatif Irene Umar.(26/6)
Ekonomi ekstraktif disebut sebagai akar persoalan. Dalam komitmen bersama yang dibacakan, para peserta mengakui bahwa model ini telah menimbulkan kerusakan lingkungan, memarjinalkan rakyat dan komunitas adat, serta mempertajam ketimpangan. Ironisnya, perempuan yang paling terdampak justru kerap menjadi pihak paling gigih membangun solusi.
Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menegaskan bahwa perempuan adalah jantung pariwisata restoratif. Ia menggambarkan bagaimana perempuan di desa menjadi pusat konservasi lingkungan sekaligus piringan ekonomi keluarga. Program seperti Kalung Makanan (KPP), Bambu Agroforestry, dan kehutanan sosial di Nusa Tenggara Timur menjadi bukti nyata. Kini program serupa diperluas hingga Maluku Utara.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengakui konsistensi menjadi tantangan terbesar. Perempuan kerap terkendala beban ganda pekerjaan rumah tangga. Namun, melalui kerja sama dengan Kementerian Kehutanan, akses lahan produktif mulai diberikan kepada kelompok perempuan.
Direktur Kehutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Catur Endah Prasetiani, memaparkan bahwa program kehutanan sosial bersifat afirmatif. Di Nusa Tenggara Timur, Surat Keputusan (SK) hutan sosial seluas 648 hektar diberikan kepada 335 orang, dan 310 di antaranya adalah perempuan.
“Program ini berbasis administrasi Kartu Keluarga, sehingga ketimpangan muncul ketika kepala keluarga bukan perempuan. Padahal, perempuan yang bekerja di kawasan hutan dua kali lipat lebih banyak dibandingkan laki-laki,” jelas Catur.
Rini D. Nasution, Direktur Program Yayasan Penabulu, menambahkan bahwa penguatan ekosistem masyarakat sipil menjadi fondasi kolaborasi. Melalui forum ini, Penabulu Oxfam mengajak semua pihak membangun ekonomi restoratif yang mendorong perempuan sebagai pemimpin lokal dan pengelola aset produktif.
Forum ini juga melahirkan komitmen bersama untuk mengoreksi cara pandang dan cara kerja seluruh pemangku kepentingan. Para peserta sepakat mengerahkan daya pikir, sumber daya, hingga fasilitas untuk mengembangkan ekonomi restoratif sebagai tandingan ekonomi ekstraktif. Monica Tanuhandaru dari YBLL menyebut forum ini menjadi momentum penting bagi para inovator seperti Spedagi, Conservana, Collabit, Kagoutunga, dan Bamboo untuk menunjukkan bahwa ekonomi restoratif bukan sekadar wacana, tetapi gerakan nyata.
Hadir pula akademisi, pengusaha, dan perwakilan komunitas adat yang turut merumuskan rekomendasi. Forum ini menjadi bagian dari pameran Weaving Wonders: Tenun, Makanan, Energi, dan Perempuan, yang digelar Yayasan Uma Nusantara untuk memperkuat pesan bahwa ekonomi restoratif lahir dari kearifan lokal dan kerja perempuan.
