SinarHarapan.id – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bekerja sama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) meluncurkan program pelatihan bagi pejabat senior kementerian guna memperkuat tata kelola sistem pangan dan pertanian yang berkelanjutan serta mendukung ketahanan pangan nasional.
Pelatihan yang diluncurkan pada Senin (29/6) itu bertujuan meningkatkan kapasitas para pengambil kebijakan dalam menyusun dan menerapkan kebijakan berbasis bukti untuk mendorong transformasi sistem pangan dan pertanian hingga ke tingkat desa.
Desa Jadi Kunci Ketahanan Pangan
Indonesia memiliki lebih dari 75.000 desa yang memegang peranan penting dalam mewujudkan ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Hampir separuh dari sekitar 287 juta penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan. Sebagian besar menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian, sementara tingkat kemiskinan masih terkonsentrasi di wilayah tersebut.
Melalui pelatihan ini, Kemendes PDT berharap dapat memperkuat kapasitas pemerintah desa sekaligus mendukung rencana pembentukan pusat-pusat keunggulan (center of excellence) pengembangan sistem pangan. Pusat tersebut diharapkan menjadi tempat masyarakat memperoleh pengetahuan mengenai pola konsumsi pangan sehat, rantai nilai pangan, kesiapsiagaan menghadapi bencana, serta pengembangan sistem pangan lokal.
Direktur Jenderal Pemberdayaan dan Pengembangan Daerah Tertinggal Kemendes PDT, Samsul Widodo, mengatakan Indonesia memiliki keragaman sistem pangan yang sangat besar sehingga membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah.
“Transformasi sistem pangan dan pertanian merupakan konsep yang relatif baru. Kementerian Desa memiliki potensi untuk menerjemahkannya menjadi aksi nyata di tingkat akar rumput. Karena itu, pelatihan ini penting agar para pengambil keputusan memahami konsep tersebut dan mampu mendorong implementasinya, termasuk melalui pemanfaatan dana desa,” ujarnya.
Perkuat Tata Kelola dan Kebijakan Berbasis Bukti
Pelatihan juga membekali peserta dengan pendekatan praktis untuk mengatasi berbagai tantangan tata kelola desa, seperti keterbatasan kapasitas kelembagaan, kurangnya data, serta koordinasi antarpemangku kepentingan.
Penguatan kapasitas tersebut dinilai penting mengingat pemerintah desa memiliki mandat mengalokasikan sedikitnya 20 persen dana desa untuk mendukung program ketahanan pangan di lebih dari 75.000 desa.
Selain itu, Kemendes PDT telah menetapkan sejumlah prioritas pembangunan desa yang berkaitan erat dengan transformasi sistem pangan dan pertanian, di antaranya penguatan ketahanan pangan, hilirisasi produk pertanian, pemberdayaan generasi muda, serta peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana.
Transformasi Sistem Pangan Jadi Solusi Berkelanjutan
FAO memperkenalkan transformasi sistem pangan dan pertanian sebagai pendekatan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan yang saling berkaitan, seperti kemiskinan, kerawanan pangan dan gizi, serta degradasi lingkungan.
Pendekatan tersebut mendorong perubahan di seluruh rantai nilai pangan agar menghasilkan sistem yang lebih berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan petani, memperluas akses masyarakat terhadap pangan bergizi, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Berdasarkan laporan FAO tahun 2024, sistem pangan dan pertanian Indonesia masih menghadapi biaya tersembunyi (hidden costs) yang diperkirakan mencapai hampir US$319 miliar. Biaya tersebut berasal dari dampak pola konsumsi pangan yang tidak sehat, penyakit tidak menular, degradasi lingkungan akibat emisi gas rumah kaca dan perubahan penggunaan lahan, serta persoalan sosial seperti kemiskinan dan kekurangan gizi pekerja di sektor pertanian.
Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor-Leste, Rajendra Aryal, menegaskan bahwa keberhasilan transformasi sistem pangan sangat bergantung pada peran aktif masyarakat desa sebagai pelaku utama dalam rantai nilai pangan.
“Penguatan tata kelola lokal, koherensi kebijakan, dan kolaborasi multipemangku kepentingan akan menjadi langkah penting menuju transformasi sistem pangan dan pertanian. FAO berkomitmen untuk terus mendukung Indonesia dalam upaya tersebut,” katanya.
Pelatihan ini menggunakan kerangka tata kelola FAO yang diperkenalkan pada 2022 dan telah diterapkan di berbagai negara. Pendekatan tersebut mengintegrasikan analisis tata kelola ke dalam perancangan dan pelaksanaan kebijakan melalui proses yang sistematis, didukung koordinasi lintas sektor dan mekanisme partisipatif.
Program ini merupakan kelanjutan dari pelatihan serupa yang diselenggarakan Pemerintah Indonesia dan FAO pada 2025 bersama Kementerian PPN/Bappenas dan sejumlah kementerian terkait, sebagai bagian dari upaya memperkuat perencanaan pembangunan berbasis bukti dalam mendukung transformasi sistem pangan dan pertanian nasional.
