Sinarharapan.id – Indonesia menegaskan pentingnya memperkuat peran desa sebagai fondasi utama dalam membangun ketahanan kawasan ASEAN menghadapi ancaman bencana, perubahan iklim, serta tantangan ketahanan pangan dan energi.
Komitmen tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk “ASEAN Village to the World: Partnership for Sustainable Resilience Through the Development of ASEAN Sustainable Resilience Strategies” yang diselenggarakan Kementerian Luar Negeri melalui inisiatif ASEAN-ID Resilience bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kamis (30/7), di Bandung, Jawa Barat. Forum ini menjadi bagian dari rangkaian Pertemuan Komite Penanggulangan Bencana ASEAN (ASEAN Committee on Disaster Management/ACDM) ke-48.
Diskusi merupakan tindak lanjut dari inisiatif Indonesia pada Keketuaan ASEAN 2023 yang menempatkan desa dan masyarakat lokal sebagai garda terdepan dalam membangun ketangguhan menghadapi perubahan iklim dan bencana. Pendekatan tersebut juga sejalan dengan agenda Asta Cita, khususnya penguatan pembangunan yang berpusat dari desa sebagai landasan ketahanan masyarakat, termasuk di bidang pangan dan energi.
Dalam forum tersebut, para peserta menekankan bahwa ketangguhan desa menjadi elemen penting dalam memperkuat daya tahan kawasan terhadap berbagai ancaman global. Konsep Sustainable Resilience atau ketangguhan berkelanjutan juga didorong agar tidak hanya diterapkan dalam penanggulangan bencana, tetapi menjadi bagian dari berbagai sektor pembangunan dan kerja sama di lingkungan ASEAN.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Dr. Raditya Jati, yang juga memimpin Pertemuan ACDM ke-48, mengatakan forum ini merupakan langkah Indonesia untuk menerjemahkan Visi Komunitas ASEAN 2045 ke dalam aksi nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Menurut Raditya, kawasan ASEAN yang tangguh hanya dapat terwujud apabila masyarakat lokal memiliki kemampuan beradaptasi dan bangkit menghadapi berbagai risiko.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Nugroho Setijo Nagoro, menegaskan bahwa pembangunan ketangguhan harus dimulai dari desa.
Ia mengusulkan tiga langkah strategis untuk memperkuat resiliensi desa di kawasan ASEAN, yakni menjadikan desa sebagai penggerak utama pembangunan, menerapkan siklus pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan desa, serta memperkuat kolaborasi multipihak dalam setiap tahapan pembangunan.
Dari kalangan akademisi, Wakil Dekan Universitas Padjadjaran Dr. Sc. Yoga Andriana Sendjaja menyoroti pentingnya peran perguruan tinggi dan generasi muda dalam menjaga kearifan lokal sebagai modal membangun ketangguhan desa yang berkelanjutan.
Sementara itu, perwakilan United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), Iwan M. Raharja, mengapresiasi kajian strategis Indonesia mengenai Sustainable Resilience yang dinilai komprehensif. Ia juga menyatakan kesiapan UNOCHA untuk mendukung pengembangan kerangka kerja tersebut agar dapat diterapkan secara lebih luas di tingkat global.
Dalam kesempatan itu, Indonesia juga mengajukan usulan untuk memperdalam implementasi ASEAN Leaders’ Declaration on Sustainable Resilience yang diadopsi para pemimpin ASEAN pada 2023. Pertukaran pengalaman antarnegera anggota dan mitra diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan agenda ketangguhan global pasca-2030.
Diskusi tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi kebijakan serta peta kemitraan strategis yang diharapkan mampu memperkuat posisi ASEAN sebagai kawasan yang tangguh, inklusif, dan memiliki daya saing tinggi dalam menghadapi berbagai tantangan global.
