SinarHarapan.id – Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), bersama mitra dari Inggris dan Australia, mendorong penguatan ekosistem yang mampu mengantarkan berbagai inovasi berbasis bukti agar tidak berhenti pada tahap uji coba, tetapi dapat diadopsi secara permanen ke dalam sistem kesehatan nasional.
Gagasan tersebut disampaikan dalam sesi pleno Leimena Conference 2026 bertajuk From Innovation to System Adoption: Building Pathways for Sustainable Primary Health Care Transformation in Indonesia, yang digelar di Jakarta, Selasa (28/7).
Founder dan CEO CISDI Diah Satyani Saminarsih mengatakan berbagai inovasi untuk memperkuat layanan kesehatan primer terus bermunculan dalam beberapa tahun terakhir. Inovasi tersebut mencakup pengembangan layanan kesehatan digital, intervensi berbasis komunitas, hingga model pelayanan kesehatan yang lebih efektif.
Menurutnya, banyak inovasi telah menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan akses, mutu, dan keberlanjutan layanan kesehatan. Namun, sebagian besar masih berhenti pada tahap pilot project atau proyek percontohan sehingga belum memberikan dampak yang lebih luas.
CISDI), Julia Takahashi-Robertson (Health Adviser and Head of The Health Team, Kedutaan Besar Inggris), dan Jana Hertz (Team Leader KONEKSI) mengisi sesi diskusi pleno bertajuk From Innovation to System Adoption: Building Pathways for Sustainable Primary Health Care Transformation in Indonesia pada Leimena Conference 2026 di Gedung PDDI BRIN, Jakarta (28/7). (Foto: CISDI)
“Berbagai inovasi kesehatan sering kali tidak melampaui tahap uji coba. Akibatnya, sistem kesehatan nasional kehilangan peluang untuk melakukan perubahan struktural yang sesungguhnya,” ujar Diah.
Leimena Conference merupakan forum tahunan yang mempertemukan para pemangku kepentingan di bidang kesehatan, mulai dari pembuat kebijakan, peneliti, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat sipil, asosiasi profesi, hingga mitra pembangunan. Tahun ini, konferensi yang berlangsung pada 27–29 Juli 2026 di Gedung PDDI BRIN, Jakarta Selatan, melibatkan lebih dari 100 pakar dan akademisi.
Leimena Conference 2026 membahas berbagai isu strategis, mulai dari pengembangan layanan kesehatan primer terintegrasi, digitalisasi Integrasi Layanan Primer (ILP), pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan, hingga penguatan sumber daya manusia di sektor kesehatan. Selain sesi pleno, konferensi juga menghadirkan dialog kebijakan regional, diskusi paralel, dan pameran yang melibatkan komunitas serta mitra pembangunan kesehatan.
Dalam sesi yang difasilitasi CISDI, hadir perwakilan Kementerian Kesehatan, KONEKSI sebagai Platform Kemitraan Pengetahuan Australia–Indonesia, serta Kedutaan Besar Inggris di Jakarta. Diskusi tersebut bertujuan mempertemukan perspektif pemerintah, pelaksana program, dan mitra internasional untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam mempercepat transformasi sistem kesehatan Indonesia.
Diah menilai inovasi kesehatan seharusnya tidak berhenti pada tahap pengembangan, tetapi terus didorong hingga mencapai adopsi sistem, yaitu ketika inovasi diterapkan secara luas dan menjadi bagian dari layanan kesehatan nasional. Ia mengakui proses tersebut kerap terkendala oleh berbagai faktor, seperti belum selarasnya kebijakan, keterbatasan bukti ilmiah, tumpang tindih regulasi, hingga minimnya pelibatan para pemangku kepentingan sejak tahap perancangan inovasi.
Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan, dr. Elvieda Sariwati, menegaskan transformasi kesehatan tidak dapat dilakukan pemerintah sendirian. Menurutnya, kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi syarat utama untuk menghasilkan inovasi kesehatan yang berbasis bukti dan berkelanjutan.
Ia mengatakan Kementerian Kesehatan berkomitmen membangun ekosistem kesehatan yang adaptif sehingga setiap inovasi yang memiliki dasar ilmiah kuat dapat diintegrasikan ke dalam sistem pelayanan kesehatan nasional secara efisien, merata, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Jana Hertz, Team Leader KONEKSI, menilai kemitraan multipihak memegang peranan penting dalam menjembatani proses dari lahirnya sebuah inovasi hingga akhirnya diadopsi sebagai kebijakan.
Menurutnya, pemerintah berperan menetapkan arah kebijakan, kalangan akademisi menyediakan landasan ilmiah yang kuat, sedangkan organisasi masyarakat sipil dan komunitas lokal berkontribusi dalam mengimplementasikan inovasi di lapangan.
Pengalaman serupa juga disampaikan Julia Takahashi-Robertson, Health Adviser and Head of the Health Team Kedutaan Besar Inggris di Jakarta. Ia menjelaskan bahwa di Inggris setiap inovasi kesehatan harus melalui tahapan evaluasi yang ketat sebelum diterapkan secara luas.
Melalui lembaga seperti National Institute for Health and Care Excellence (NICE), Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA), serta National Health Service (NHS) melalui Health Innovation Networks, inovasi dinilai berdasarkan aspek keamanan, manfaat klinis, efisiensi biaya, hingga dampaknya terhadap pelayanan kesehatan. Proses tersebut memastikan inovasi tidak hanya menghadirkan teknologi baru, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas sistem kesehatan dan menjadi dasar penyusunan kebijakan publik.
Menutup diskusi, Diah menegaskan keberhasilan transformasi kesehatan Indonesia tidak semestinya diukur dari banyaknya proyek percontohan yang diluncurkan. Menurutnya, ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah seberapa banyak inovasi berbasis bukti yang berhasil dilembagakan, diadopsi dalam kebijakan nasional, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia.
