SinarHarapan.id – Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) menegaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Persoalan tersebut harus menjadi Gerakan Nasional yang melibatkan seluruh elemen bangsa agar penanganannya lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Hal itu disampaikan Ketua Umum DNIKS A. Effendy Choirie dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-59 DNIKS bertema “Memajukan Kesejahteraan Umum” yang digelar di Aula DNIKS, Jakarta, Minggu (19/7/2026).
“Kemiskinan masih menjadi tantangan terbesar dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Karena itu, pengentasannya harus menjadi gerakan nasional yang melibatkan seluruh komponen bangsa, bukan hanya pemerintah,” ujar Effendy Choirie yang akrab disapa Gus Choi.
Peringatan HUT ke-59 DNIKS dihadiri pengurus Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) dari berbagai daerah, di antaranya BKKKS Daerah Istimewa Yogyakarta yang diwakili Sugianto, BKKKS DKI Jakarta yang diwakili Sukarno, serta BKKKS Provinsi Lampung.
Menurut Gus Choi, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, BUMN, organisasi sosial, organisasi keagamaan, perguruan tinggi, media massa, lembaga filantropi, hingga masyarakat luas menjadi kunci dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan di Indonesia.
Kemiskinan Masih Menjadi Tantangan
Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2025 masih mencapai 23,85 juta jiwa atau sekitar 8,47 persen dari total penduduk. Meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, angka tersebut menunjukkan masih banyak masyarakat yang hidup dalam keterbatasan.
Gus Choi menambahkan, kemiskinan tidak semata-mata diukur dari tingkat pendapatan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations Development Programme (UNDP) menggunakan pendekatan kemiskinan multidimensi yang mencakup akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, sanitasi, perumahan layak, listrik, air bersih, hingga kualitas hidup secara menyeluruh.
“Pendekatan yang digunakan BPS maupun indikator multidimensi yang dikembangkan PBB tidak perlu dipertentangkan. Keduanya justru saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Lima Agenda Gerakan Nasional
Bertepatan dengan peringatan HUT ke-59, DNIKS mengajak seluruh komponen bangsa membangun Gerakan Nasional Pengentasan Kemiskinan melalui lima agenda utama, yaitu:
- Memastikan tidak ada warga yang kelaparan maupun terlantar.
- Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan keluarga miskin.
- Memperluas lapangan kerja dan peluang usaha produktif.
- Memperkuat perlindungan bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, anak terlantar, serta kelompok rentan lainnya.
- Memperkuat kolaborasi pemerintah, dunia usaha, organisasi sosial, organisasi keagamaan, dan lembaga filantropi dalam satu gerakan nasional kesejahteraan sosial.
Menurut Gus Choi, DNIKS yang telah mengabdi selama 59 tahun meyakini bahwa kemiskinan bukanlah takdir yang tidak dapat diubah. Dengan semangat gotong royong, kebijakan yang berpihak kepada rakyat, serta pengelolaan sumber daya yang berkeadilan, cita-cita konstitusi untuk memajukan kesejahteraan umum dapat diwujudkan.
“Kemiskinan tidak boleh hanya menjadi urusan Kementerian Sosial atau pemerintah semata. Kemiskinan adalah persoalan bangsa. Karena itu, pemberantasannya harus menjadi Gerakan Nasional yang melibatkan seluruh komponen bangsa. Bila seluruh kekuatan bangsa bersatu, saya optimistis Indonesia mampu mewujudkan cita-cita besar menuju Indonesia Sejahtera 2045,” tegasnya.
