SinarHarapan.id – Menteri Luar Negeri Republik Retno L.P. Marsudi, Indonesia, menyampaikan pernyataan tegas dalam Pertemuan Tingkat Menteri mengenai Situasi di Gaza dan Implementasi Solusi Dua Negara sebagai Jalan Menuju Perdamaian yang Adil dan Komprehensif.
Dalam pidatonya, Menteri Retno menekankan pentingnya pengakuan terhadap Negara Palestina, yang dianggapnya sebagai langkah krusial untuk mewujudkan solusi dua negara. Ia menegaskan bahwa pengakuan ini tidak hanya memberikan harapan bagi rakyat Palestina, tetapi juga merupakan cara penting untuk memberikan tekanan politik kepada Israel untuk menghentikan kekejaman.
Menteri Retno menolak pandangan beberapa negara yang menunda pengakuan Palestina dengan alasan menunggu “waktu yang tepat”. “Kapan waktu yang tepat itu? Bagi saya, waktunya adalah sekarang. Kita tidak ingin menunggu hingga semua rakyat Palestina terusir atau hingga 100.000 orang terbunuh untuk menganggap bahwa itu adalah waktu yang tepat,” tegasnya.
Selain itu, Menteri Retno juga menyoroti urgensi implementasi Resolusi Majelis Umum PBB ES-10/24, yang menuntut Israel untuk mengakhiri kehadiran ilegalnya di Wilayah Pendudukan Palestina. Ia menegaskan bahwa harapan untuk perdamaian akan hancur jika negara-negara anggota PBB tidak memiliki keberanian dan hati untuk menekan satu negara agar mematuhi resolusi tersebut.
Indonesia, melalui pernyataan Menteri Retno, mendesak seluruh negara untuk memastikan implementasi resolusi ini. “Indonesia mendesak seluruh negara untuk memastikan bahwa implementasi resolusi tersebut benar-benar terjadi,” kata Menlu RI.
Dukung Badan PBB untuk Pengungsi Palestina
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi juga menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri untuk mendukung UNRWA (Badan PBB untuk Pengungsi Palestina) di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-79 di New York. Pertemuan dihadiri oleh berbagai perwakilan negara PBB yang menyoroti tantangan serius yang dihadapi UNRWA serta langkah kolektif untuk memperkuat dukungan bagi Badan PBB tersebut, serta mendukung hak-hak pengungsi Palestina.
“Sulit dibayangkan bagaimana situasi kemanusiaan (di Palestina) saat ini, jika tidak ada UNRWA di lapangan,” ungkap Menlu Retno, menegaskan kembali dukungan penuh Indonesia terhadap UNRWA. Menurut Menlu Retno, terdapat dua hal utama yang diperlukan untuk mendukung UNRWA, yaitu
Pertama, dukungan politis. Menlu Retno menekankan tidak ada alternatif selain UNRWA untuk membantu situasi kemanusiaan di Palestina, dan karena itu penting melindungi mandat UNRWA dari tekanan politik dan upaya untuk mendelegitimasi Badan PBB tersebut. “Ancaman terhadap UNRWA adalah ancaman bagi kemanusiaan”, tegas Menlu Retno.
Kedua, dukungan pendanaan. Menlu Retno mengajak semua negara untuk memberikan dukungan pendanaan untuk UNRWA. Disebutkan Menlu Retno, Indonesia telah berikan dukungan konkret dengan melipatgandakan kontribusi tahunan untuk UNRWA pada tahun 2024, dan juga telah berkontribusi untuk mendukung Flash Appeal UNRWA.
Menutup pidatonya, Menlu Retno menegaskan bahwa pekerjaan UNRWA bukanlah pengganti solusi yang adil bagi masalah pengungsi Palestina. “Ini adalah respons kemanusiaan terhadap krisis politik yang berlarut-larut”, ungkap Menlu Retno.
UNRWA telah menjadi platform utama untuk bantuan kemanusiaan kepada Palestina. “Mendukung UNRWA bukanlah tindakan amal, melainkan investasi fundamental bagi kemanusiaan, stabilitas, dan perdamaian regional,” sebut Menlu Retno.
Menlu Retno juga mengajak komunitas internasional untuk segera mengakui Negara Palestina dan keanggotaan penuh di PBB. “Ini adalah satu-satunya cara untuk memberikan tekanan politik terhadap Israel, dan satu-satunya cara agar kita dapat mencapai Solusi dua negara”, tutup Menlu Retno.
Serukan Negara Non Blok Buat Dukung Palestina
Menlu RI juga menyerukan kepada negara-negara non-blok untuk mendukung perjuangan Palestina. “Negara-negara Gerakan Non-Blok (GNB) harus menggunakan pengaruhnya untuk membantu Palestina”, demikian ditegaskan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, mengawali pidatonya di Pertemuan Tingkat Menteri Komite GNB untuk Palestina, di Markas Besar PBB, New York, (26/9).
Menurut Menlu Retno, negara-negara GNB harus memanfaatkan pengaruh yang dimiliki, untuk memajukan dua hal utama, yaitu pertama, meningkatkan jumlah negara yang mengakui Palestina; dan kedua, mendorong implementasi efektif dari Resolusi Majelis Umum PBB ES-10/24, yang menuntut Israel untuk mengakhiri kehadiran ilegalnya di Wilayah Pendudukan Palestina.
“Pengakuan (terhadap Palestina) sangatlah penting. Pengakuan mengobarkan harapan kepada rakyat Palestina; merupakan langkah krusial menuju terciptanya Solusi Dua Negara, serta menciptakan tekanan politis bagi Israel untuk menghentikan kekejamannya”, jelas Menlu Retno. Dalam pandangan Menlu Retno, negara-negara GNB harus menjadi negara- negara yang terdepan dalam memberikan pengakuan terhadap Palestina.
Komite Palestina GNB adalah salah satu Kelompok Kerja GNB yang antara lain beranggotakan Indonesia, Aljazair, Iran, Afrika Selatan, Zimbabwe, Malaysia, Kuba, India, Venezuela, Mesir dan Senegal.
GNB terdiri dari 121 negara yang secara formal tidak beraliansi dengan salah satu blok kekuatan besar tertentu. Dari antara negara-negara anggota GNB, hanya Palestina yang belum meraih kemerdekaan.
