Menlu RI Retno Marsudi di Sidang Majelis Umum PBB ke-79. (Foto: Kemlu RI)
SinarHarapan.id – Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) untuk mengambil tindakan atas kekejaman Israel. Seruan itu disampaikan Menlu RI dalam pidato nya pada Sidang Umum ke-79 Majelis Umum PBB, New York, Sabtu (28/9).
“Ini adalah kesempatan terakhir saya sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia untuk mewakili negara saya berbicara di hadapan Majelis Umum PBB. Satu dekade penuh tantangan, tetapi di saat yang sama, satu dekade penuh kontribusi Indonesia dalam menangani berbagai isu global. Salah satunya adalah Palestina,” kata Menlu Retno Marsudi.
“Indonesia tidak bisa, saya ulangi, tidak bisa, duduk diam dan bersantai melihat ketidakadilan yang terus dilakukan terhadap rakyat Palestina. Indonesia selalu dan akan selalu berdiri bersama rakyat Palestina untuk meraih hak mereka untuk memiliki negara Palestina yang merdeka. Saat saya berbicara sekarang, lebih dari 41 ribu orang di Gaza telah terbunuh, situasi di Tepi Barat Lebanon semakin memburuk.”
“Apakah itu tidak cukup? Apakah Dewan Keamanan hanya akan mengambil tindakan untuk menghentikan kekejaman Israel. Ketika semua warga Palestina mengungsi? Atau ketika seratus ribu warga Palestina terbunuh? Atau ketika konflik bersenjata regional meletus? Itu sudah terlambat!” kata Menlu RI.
Dikatakan Indonesia mendorong negara-negara anggota PBB untuk mengakui negara Palestina, sebagai investasi untuk dunia yang lebih damai dan adil.
Menlu Retno mengingatkan bahwa mayoritas anggota PBB sangat mendukung solusi dua negara. “Inilah saat yang tepat untuk mewujudkannya. Mengakui Negara Palestina adalah hal yang paling tidak dapat kita lakukan saat ini, untuk memberi Palestina kedudukan yang setara di panggung dunia dan untuk menekan Israel agar menghentikan kekejaman mereka,” kata Menlu RI.
Menlu Retno Marsudi mendesak negara-negara yang belum mengakui Negara Palestina untuk melakukannya sekarang. “Jika setiap dari kita melakukannya, pasti akan memberikan dampak,” kata Menlu RI.
Menurut Menlu Retno, pengakuan Palestina hari ini adalah investasi yang akan menghasilkan dunia yang lebih damai, adil, dan manusiawi di masa mendatang dan mendesak Anggota Tetap Dewan Keamanan untuk bertindak nyata, untuk segera menghentikan Israel dari pelanggaran hukum internasional yang terang-terangan dan untuk mengakhiri impunitas Israel.
“Mandat Dewan Keamanan adalah untuk menjaga perdamaian, untuk menciptakan perdamaian, bukan untuk mempertahankan dan memperpanjang perang, atau lebih buruk lagi untuk mendukung pelaku kekejaman. Tidak bertindak berarti terlibat,” kata Menlu Retno Marsudi.
Menlu RI juga mendorong kepemimpinan tanpa hegemoni, yaitu suatu kepemimpinan global yang nyata dan memandu tindakan bersama dengan mendengarkan kepentingan semua pihak, memajukan kolaborasi dan harapan.
Dalam hal ini, Menlu Retno Marsudi mengusulkan tiga prioritas kunci.
Pertama, memajukan perdamaian melalui perdamaian yang inklusif.
Kedua, memastikan masa depan yang berketahanan dengan tercapainya kesejahteraan bersama.
Ketiga, membangun jembatan guna memastikan kolaborasi global.
Ketiga hal tersebut telah dilaksanakan Indonesia melalui kiprah di dunia internasional. Sejarah membuktikan bahwa Indonesia selalu menyuarakan kepentingan negara- negara Global South, antara lain melalui penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955.
Selama 10 tahun terakhir, Indonesia telah menunjukkan kepemimpinan yang solutif dalam merespon permasalahan global. Saat pandemi Covid-19, Indonesia telah memimpin pembentukan Pandemic Fund dan mengetuai COVAX AMC Engagement Group untuk memastikan akses yang setara bagi semua negara untuk memperoleh vaksin.
“Selain itu, Presidensi Indonesia di G-20 pada tahun 2022 berhasil menjembatani perbedaan kepentingan yang tajam di antara beberapa negara anggota akibat situasi geopolitik saat itu,” ujar Menlu RI.
Pada kesempatan tersebut, Menlu RI mengumumkan pencalonan Indonesia untuk kursi tidak tetap di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk periode 2029-2030.
Menlu RI tegaskan komitmen Indonesia untuk berkontribusi terhadap perdamaian dunia, termasuk dengan melibatkan partisipasi perempuan. Indonesia mendorong pemberdayaan Perempuan, termasuk dengan mendorong akses setara bagi perempuan di seluruh dunia, termasuk di Afghanistan, terhadap pendidikan. “Pemberdayaan perempuan akan mendorong perdamaian dan kesejahteraan,” kata Menlu RI. (nat)
