SinarHarapan.id – Pemerintah Republik Indonesia kembali berhasil mengevakuasi 13 Warga Negara Indonesia (WNI) yang terdampak konflik di Suriah.
Mereka tiba dengan selamat di Tanah Air pada Jumat (21/2).
Evakuasi ini merupakan bagian dari upaya perlindungan pemerintah terhadap WNI di luar negeri.
Berlangsung Lancar
Evakuasi ini menandai gelombang ketujuh dari serangkaian misi penyelamatan sebelumnya.
Baca Juga: Pemulangan 46 WNI Korban TPPO dari Myanmar
Berbeda dari evakuasi terdahulu yang melibatkan perjalanan darat dari Damaskus ke Beirut sebelum terbang ke Indonesia, kali ini WNI langsung terbang dari Damaskus.
Para pekerja migran yang dievakuasi berasal dari berbagai daerah, yaitu Banten (1 orang), Jawa Barat (7 orang), Lampung (1 orang), dan Nusa Tenggara Barat (4 orang).
Total 200 WNI Telah Dievakuasi
Sebelumnya, pemerintah telah mengevakuasi 17 WNI dalam operasi gelombang keenam pada 14 Januari 2025.
Dengan tambahan terbaru ini, total jumlah WNI yang kembali ke Tanah Air dari Suriah mencapai 200 orang.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi warga negara di zona konflik.
KBRI Damaskus Tetapkan Status Siaga I
KBRI Damaskus telah menetapkan status Siaga I di seluruh wilayah Suriah sejak 7 Desember 2024. Langkah ini guna memastikan perlindungan maksimal bagi WNI di sana.
Pemerintah juga telah memperbarui Rencana Kontingensi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak agar evakuasi berjalan aman.
Imbauan bagi WNI di Suriah
Kementerian Luar Negeri mengimbau seluruh WNI di Suriah agar selalu memperhatikan situasi keamanan.
Mereka harus meningkatkan kewaspadaan, menghindari lokasi berisiko, serta meminimalisasi pergerakan yang tidak perlu
. Selain itu, komunikasi dengan KBRI Damaskus dan sesama WNI harus tetap terjaga.
Nomor Darurat bagi Keluarga di Indonesia
Keluarga di Indonesia yang ingin mengetahui kondisi kerabatnya di Suriah dapat menghubungi hotline Direktorat Pelindungan WNI di +62-812-9007-0027 atau hotline KBRI Damaskus di +963-954-444-810.
Pemerintah akan terus berupaya melindungi WNI di luar negeri, terutama di daerah konflik.
(Sumber: Kemlu RI)
