SinarHarapan.id – Komisi IV DPRD Provinsi Maluku menyayangkan keterlambatan pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Haulussy Ambon. Untuk itu, Komisi IV mendesak, agar operator segera diganti.
Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Welhelm Kurnala menyatakan, keterlambatan pembayaran insentif ini, bukan semata-mata kesalahan BPJS, tapi juga tenaga operator.
“Saya berharap, agar kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku segera menggantikan semua operator-operator ini, karena baik TPP maupun insentif ini terlambat. Dan bagi kami, itu bukan hanya kesalahan BPJS tapi juga operatornya,” tegas Kurnala kepada wartawan, di Ambon, Jumat (13/6/2025).
Anehnya, kata Kurnala, pembayaran insentif tenaga kesehatan di RSKD tidak bermasalah, sementara di RSUD Haulussy selalu bermasalah.
“Saya sudah tegaskan kepada Kepala Dinas Kesehatan, untuk segera menggantikan operator, kalau memang ada yang menghambat. Namun, ini juga menjadi kewenangan Kepala Dinas Kesehatan, maka kita kembalikan ke mereka,” ucap Kurnala.
