SinarHarapan.ID – Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) bersama UN Women memulai kampanye Tahun Internasional Petani Perempuan 2026 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Kamis (7/5). Kampanye ini bertujuan memperkuat ketahanan iklim petani perempuan sekaligus mendorong kepemimpinan perempuan dalam sektor pertanian.
Kegiatan pembuka dilakukan melalui pelatihan dan dialog kebijakan yang melibatkan petani perempuan, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil. Inisiatif tersebut akan diperluas ke berbagai wilayah Indonesia sepanjang tahun ini.
Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 2026 sebagai Tahun Internasional Petani Perempuan untuk menyoroti kesenjangan gender dalam sistem pangan dan pertanian. Langkah itu juga diharapkan mendorong reformasi kebijakan dan investasi yang mendukung pemberdayaan perempuan.
Perwakilan UN Women Indonesia dan Liaison to ASEAN, Ulziisuren Jamsran mengatakan pemberdayaan petani perempuan berarti memperkuat komunitas secara keseluruhan.
“Pengetahuan, pengalaman, dan aksi berbasis komunitas yang mereka lakukan sangat penting dalam mengatasi perubahan iklim dan ketahanan pangan,” ujarnya.
Menurut data FAO, perempuan mencakup 41 persen tenaga kerja global di sektor pangan dan pertanian. Namun mereka masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari keterbatasan akses lahan, layanan keuangan, hingga produktivitas yang lebih rendah dibanding laki-laki.
Di Indonesia, Badan Pusat Statistik mencatat perempuan mencakup 38 persen tenaga kerja sektor pertanian atau sekitar 14,81 juta orang. Kendati demikian, ketimpangan akses terhadap pelatihan dan sumber daya masih menjadi tantangan besar bagi petani perempuan.
FAO dan UN Women menilai kondisi tersebut memperbesar kerentanan perempuan terhadap dampak perubahan iklim, termasuk ancaman terhadap mata pencaharian dan ketahanan pangan keluarga.
Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Rajendra Aryal menegaskan dampak perubahan iklim tidak bersifat netral gender.
Ia menyebut perempuan mengalami kerugian finansial lebih besar akibat bencana iklim seperti gelombang panas dan banjir. Selain itu, perempuan juga harus bekerja lebih panjang dibanding laki-laki untuk mempertahankan penghidupan keluarga.
“Ketika kita menutup kesenjangan gender dan berinvestasi pada perempuan, semua pihak akan merasakan manfaatnya,” kata Rajendra.
Pelatihan di Manggarai Barat
Program awal kampanye dilaksanakan di Kabupaten Manggarai Barat bekerja sama dengan Yayasan Komodo Indonesia Lestari (YAKINES). Sebanyak 25 petani perempuan mendapatkan pelatihan pertanian berkelanjutan dan penguatan kapasitas ekonomi.
Dialog kebijakan yang berlangsung juga membahas pentingnya kepemimpinan perempuan dalam membangun ketahanan iklim di tingkat komunitas. Para peserta menyoroti perlunya regulasi daerah yang mendukung sistem pangan berkelanjutan berbasis konteks lokal.
Ketua Aliansi Perempuan Indonesia Mandiri Kabupaten Manggarai Barat, Siti Sadyatun mengatakan perempuan membutuhkan akses informasi dan pengetahuan praktis untuk menghadapi perubahan iklim.
“Sebagai perempuan, kami sangat membutuhkan informasi dan pengetahuan praktis tentang langkah-langkah konkret yang dapat kami lakukan untuk memitigasi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim,” ujarnya.
Koordinator Program YAKINES, Ferdinandus Mau Manu mengatakan kelompok rentan seperti perempuan, anak muda, lansia, dan penyandang disabilitas menjadi pihak paling terdampak perubahan iklim.
Karena itu, YAKINES mendorong penguatan kapasitas masyarakat melalui pertanian cerdas iklim, pengembangan mata pencaharian ramah lingkungan, dan penguatan regulasi lokal terkait kedaulatan pangan.
Kesenjangan Gender Rugikan Ekonomi
Laporan FAO berjudul The Unjust Climate mengungkap rumah tangga yang dikepalai perempuan kehilangan pendapatan lebih besar dibanding rumah tangga laki-laki akibat dampak iklim ekstrem.
Rumah tangga perempuan kehilangan sekitar 8 persen lebih banyak pendapatan akibat cekaman panas, dengan total kerugian mencapai 37 miliar dolar AS per tahun di negara berpendapatan rendah dan menengah.
Sementara itu, banjir menyebabkan penurunan pendapatan rumah tangga perempuan sekitar 3 persen atau setara 16 miliar dolar AS per tahun.
FAO memperkirakan penutupan kesenjangan gender dapat meningkatkan produk domestik bruto global hingga 1 triliun dolar AS dan mengurangi kerawanan pangan bagi 45 juta orang di dunia.
