SinarHarapan.id – Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) Dr Ahmad Effendy Choirie meluncurkan dua buku sekaligus di Kantor DNIKS, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Dua buku tersebut terdiri dari, “Problem NU dan Solusinya” yang diluncurkan menyambut Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), serta “Problem Indonesia dan Solusinya” dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Peluncuran dua buku itu dilakukan hanya sepekan menjelang Muktamar ke-35 NU yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Agustus-31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur. Muktamar merupakan forum permusyawaratan tertinggi NU untuk menentukan arah organisasi lima tahun ke depan.
Buku “Problem NU dan Solusinya” setebal 294 halaman ini menawarkan gagasan besar agar pemberantasan kemiskinan tidak berhenti sebagai program pemerintah, tetapi menjadi gerakan nasional yang melibatkan seluruh komponen masyarakat.
Menurut Gus Choi-sapaan akrabnya, bahwa NU menghadapi tantangan dan hambatan yang jauh lebih kompleks dibandingkan sekadar menjaga tradisi dan moralitas umat. Organisasi yang memiliki basis masyarakat luas tersebut, kata dia, harus tampil sebagai pelopor kebangkitan ekonomi, penguatan pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan sosial.
Salah satu persoalan utama yang disoroti adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Gus Choi mendorong NU memperbanyak pesantren unggulan yang tidak hanya kuat dalam pendidikan agama, tetapi juga mampu mengajarkan teknologi serta bahasa Arab dan Inggris. “NU harus memiliki banyak pesantren unggulan untuk menguasai teknologi, bahasa Arab dan Inggris. Kita membutuhkan generasi yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global,” paparnya.
Lebih jauh Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini juga mendorong pengembangan ma’had-ma’had sebagai pusat pendidikan, pengembangan keterampilan, pembentukan karakter, sekaligus pemberdayaan ekonomi generasi muda. “Penguatan pendidikan harus berjalan bersamaan dengan pemberdayaan masyarakat. Sebab, persoalan kemiskinan masih menjadi tantangan besar Indonesia,” terangnya lagi.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2026 mencapai 22,93 juta orang atau 8,07 persen. Tingkat kemiskinan di perdesaan bahkan mencapai 10,67 persen, lebih tinggi dibandingkan perkotaan sebesar 6,34 persen.
“Kalau masyarakat masih miskin, yang mendesak bukan hanya pendidikan dan dakwah. Kita membutuhkan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, dan kemandirian ekonomi,” kata Gus Choi.
Sementara itu, buku kedua, “Problem Indonesia dan Solusinya”, setebal 606 halaman menawarkan sejumlah gagasan perubahan yang berpijak pada Pancasila, UUD NRI 1945, moralitas, keadilan, serta pengalaman sejarah bangsa.
Gagasan utama buku tersebut adalah menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai gerakan bersama. Gus Choi menegaskan kesejahteraan sosial bukan semata-mata tanggung jawab negara, tetapi tanggung jawab seluruh komponen bangsa.
Menurut dia, semangat tersebut sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945, yakni memajukan kesejahteraan umum. Dari persoalan kesejahteraan, Gus Choi kemudian menyoroti kebijakan fiskal pemerintah. Ia meminta pemerintah tidak menjadikan peningkatan pajak sebagai solusi utama untuk menambah penerimaan negara. “Kami melarang keras membebani rakyat dengan pajak. Itu zalim dan dosa besar,” tegasnya.
Pemerintah memang menetapkan penerimaan perpajakan dalam APBN 2026 sebesar Rp2.693,7 triliun, terdiri dari penerimaan pajak Rp2.357,7 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp336 triliun. Hingga 30 Juni 2026, penerimaan pajak telah mencapai Rp1.035,7 triliun atau tumbuh 24,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Bagi Gus Choi, pemerintah seharusnya lebih kreatif mencari sumber penerimaan negara melalui penguatan ekonomi produktif, optimalisasi sumber daya, serta pemberdayaan masyarakat.
Ia menawarkan pemberdayaan ekonomi dari tingkat paling bawah, terutama melalui UMKM di lingkungan RT dan RW. “Kami mengusulkan pemberdayaan masyarakat desa. Daripada hanya membangun Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang banyak menguras APBN, lebih baik ekonomi UMKM yang sudah hidup di masyarakat diberdayakan melalui lingkungan RT dan RW,” ujarnya.
Menurut Gus Choi, pemerintah tidak perlu selalu menggunakan pendekatan proyek berskala besar. UMKM yang telah tumbuh di tengah masyarakat justru perlu diperkuat melalui akses pembiayaan, teknologi, pasar, legalitas, dan pendampingan.
Pemerintah sendiri terus mendorong UMKM melalui pembiayaan KUR. Hingga akhir 2025, penyaluran KUR disebut mampu mendorong penyerapan sekitar 20 juta tenaga kerja, sementara target penyaluran KUR pada 2026 ditetapkan sekitar Rp295 triliun.
Gus Choi menilai pendekatan ekonomi berbasis RT/RW dapat menjadi pelengkap program pemerintah karena menyentuh langsung pelaku usaha dan kebutuhan masyarakat. “Kalau ekonomi masyarakat tumbuh dari bawah, negara tidak harus selalu hadir dengan proyek besar. Masyarakat harus menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan,” katanya.
Melalui dua buku tersebut, Gus Choi ingin mendorong agar momentum Muktamar ke-35 NU dan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tidak berhenti pada seremoni saja. Keduanya, menurut dia, harus menjadi momentum untuk memperkuat pendidikan, menghapus kemiskinan, membangun kemandirian ekonomi, dan mewujudkan amanat konstitusi: memajukan kesejahteraan umum.*
