SinarHarapan.id – Presiden Joko Widodo meminta kementerian terkait untuk segera melakukan mitigasi terhadap kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang baru-baru ini mencuat. Dalam kesempatan peresmian jalan tol Solo-Yogyakarta di Gerbang Tol Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah, Jokowi menekankan pentingnya langkah cepat dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Keuangan, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menangani masalah ini.
“Saya sudah perintahkan Kominfo, Kementerian Keuangan, dan BSSN untuk segera melakukan mitigasi. Kejadian ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara lain. Kebocoran data bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kelalaian dalam manajemen password dan penyimpanan data yang tersebar di banyak tempat,” ujar Jokowi pada Kamis (19/9).
Kebocoran data ini menjadi sorotan publik setelah pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, mengunggah tangkapan layar di akun X (sebelumnya Twitter), mengungkapkan bahwa sekitar 6 juta data NPWP diperjualbelikan di situs Breach Forums oleh akun dengan nama Bjorka. Data yang bocor juga termasuk informasi sensitif seperti nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor telepon, email, serta informasi milik Presiden Jokowi dan keluarganya.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, melalui Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, menyatakan bahwa saat ini tim teknis DJP sedang melakukan penyelidikan mendalam terkait kebocoran tersebut. “Terkait informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis sedang melakukan pendalaman,” katanya.
Insiden kebocoran ini menimbulkan kekhawatiran akan keamanan data pribadi di Indonesia. Harga jual seluruh data yang bocor di situs tersebut dilaporkan mencapai Rp150 juta. Data yang dijual mencakup informasi vital, yang jika jatuh ke tangan yang salah dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan kriminal, termasuk penipuan dan pencurian identitas.
Kasus ini bukan kali pertama terjadi di Indonesia. Pada beberapa tahun terakhir, kebocoran data dari berbagai instansi pemerintah maupun swasta telah mencuat, memperlihatkan lemahnya sistem keamanan digital di Indonesia. Jokowi menegaskan bahwa insiden seperti ini perlu ditangani secara serius dan cepat untuk mencegah kerugian yang lebih besar di masa depan.
Kejadian ini sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh institusi di Indonesia untuk meningkatkan sistem keamanan data mereka, terutama di era digital yang semakin berkembang pesat. BSSN, sebagai otoritas utama dalam keamanan siber, diharapkan dapat memainkan peran yang lebih besar dalam memastikan keamanan informasi di tingkat nasional.
Presiden Jokowi berharap langkah-langkah mitigasi ini dapat dilakukan dengan segera dan tepat agar kebocoran data serupa tidak terulang di kemudian hari. “Kami harus bergerak cepat, karena data yang bocor tidak hanya merugikan individu, tetapi juga bisa berdampak pada keamanan nasional,” tutupnya. (rht)
