Oleh: Peng Chi-ming, Menteri Lingkungan Hidup Taiwan
SinarHarapan.id – Perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan. Dampaknya semakin nyata dirasakan masyarakat di berbagai belahan dunia. Karena itu, komitmen untuk mengatasi krisis iklim perlu segera diterjemahkan menjadi tindakan konkret, terukur, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Pada 2026, gelombang panas ekstrem terus melanda berbagai wilayah dunia, dengan suhu yang mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah di sejumlah kawasan. Eropa Barat mengalami bulan Juni terpanas yang pernah tercatat. Kondisi ini memperparah kekeringan dan kebakaran hutan, meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan air, serta mengganggu kesehatan masyarakat, pasokan energi, dan aktivitas perekonomian.
Taiwan juga menghadapi berbagai risiko perubahan iklim, mulai dari suhu panas ekstrem, curah hujan tinggi, hingga topan. Perubahan iklim kini menjadi tantangan bersama yang berdampak langsung terhadap stabilitas sosial, pembangunan industri, dan ketahanan nasional.
Dalam situasi tersebut, tata kelola iklim global harus bergerak melampaui perumusan target dan komitmen menuju implementasi yang nyata. Pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) tahun ini, dialog, konsensus, dan aksi konkret menjadi prinsip penting untuk memastikan setiap komitmen menghasilkan kemajuan yang dapat diukur dan dipantau.
Meskipun Taiwan bukan merupakan pihak dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC), kami tetap berupaya menjalankan tata kelola iklim dengan berpedoman pada semangat Persetujuan Paris (Paris Agreement).
Setelah menyampaikan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (Nationally Determined Contributions/NDC) untuk 2035 pada 2025, Taiwan kini mulai menerjemahkan target pengurangan emisi menjadi langkah nyata yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah. Upaya ini mencakup transisi industri hijau, sirkularitas sumber daya, adaptasi perubahan iklim, serta transisi yang berkeadilan.
Kami juga terus memperkuat kerja sama dengan mitra internasional untuk mengembangkan solusi praktis dalam menghadapi perubahan iklim.
Memperkuat Tata Kelola dan Transparansi untuk Menekan Emisi
Pasal 4 Persetujuan Paris mengamanatkan negara-negara pihak untuk secara bertahap memperkuat rencana mitigasi dan memenuhi target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional. Sementara itu, Pasal 13 melalui Kerangka Kerja Transparansi yang Diperkuat (Enhanced Transparency Framework) mengharuskan penyediaan informasi yang konsisten dan dapat ditelusuri guna menilai kemajuan pelaksanaan aksi iklim.
Sejalan dengan prinsip tersebut, Taiwan pada tahun ini secara resmi mengesahkan Program Aksi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Tahap Ketiga untuk enam sektor dengan periode pelaksanaan 2026–2030.
Program ini mencakup sektor energi, manufaktur, bangunan tempat tinggal dan komersial, transportasi, pertanian, serta lingkungan. Di dalamnya terdapat 20 rencana aksi mitigasi unggulan, target emisi tahunan, dan 63 indikator kinerja.
Melalui program tersebut, sasaran mitigasi nasional diintegrasikan ke dalam kebijakan masing-masing sektor, sekaligus memungkinkan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap tahun.
Inventarisasi gas rumah kaca nasional terbaru Taiwan menunjukkan bahwa pada 2024, emisi gas rumah kaca bersih tercatat 6,59 persen lebih rendah dibandingkan tingkat emisi pada 2005. Penurunan ini berlangsung selama tiga tahun berturut-turut.
Pada periode yang sama, produk domestik bruto (PDB) riil terus tumbuh, sementara intensitas emisi karbon dioksida turun sebesar 48,59 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya proses pemisahan secara bertahap antara pertumbuhan ekonomi dan emisi karbon (decoupling).
Dalam aspek transparansi, Taiwan mengacu pada kerangka dan pedoman yang direkomendasikan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC) serta Persetujuan Paris.
Kami secara berkala memublikasikan berbagai dokumen terkait, termasuk NDC, Laporan Transparansi Dua Tahunan (Biennial Transparency Reports), dan Laporan Inventarisasi Nasional (National Inventory Reports), sesuai dengan praktik pelaporan internasional.
Melalui jalur mitigasi yang jelas, aksi nyata di tingkat sektoral, dan keterbukaan informasi, Taiwan berupaya memastikan setiap komitmen iklim menghasilkan capaian yang terukur serta dapat dievaluasi secara berkelanjutan.
Transisi Industri Hijau: Dari Penetapan Harga Karbon hingga Ekonomi Sirkular
Percepatan transisi industri hijau menjadi salah satu prioritas Taiwan. Tahun ini, kami mulai memberlakukan pemungutan biaya karbon sebagai instrumen kebijakan untuk mendorong dekarbonisasi sektor industri.
Mekanisme tersebut dikaitkan dengan rencana pengurangan emisi secara sukarela serta pemberian tarif khusus yang lebih rendah. Kebijakan ini diharapkan mendorong perusahaan mengintegrasikan pengurangan emisi ke dalam keputusan investasi dan kegiatan operasional mereka.
Pada tahun pertama penerapannya, pemungutan biaya karbon menghasilkan pendapatan sebesar NT$4,97 miliar. Seluruh penerimaan dialokasikan ke dalam Dana Pengelolaan Gas Rumah Kaca, sebuah dana khusus untuk mendukung pengurangan emisi dan adaptasi perubahan iklim.
Dana tersebut menyediakan penjaminan kredit pinjaman dan subsidi bunga guna mengoptimalkan pelaksanaan program. Selain itu, pemerintah juga telah mengundangkan Peraturan tentang Pemberian Subsidi untuk Teknologi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan Adaptasi Perubahan Iklim (Regulations Governing Subsidies for Greenhouse Gas Reduction Technologies and Climate Change Adaptation).
Melalui berbagai instrumen, seperti subsidi, pembiayaan, dan pembagian risiko, Taiwan berupaya meningkatkan keterlibatan modal swasta dalam transisi menuju emisi nol bersih.
Ke depan, Taiwan akan mengembangkan sistem perdagangan emisi berbasis batas emisi (cap-and-trade) secara bertahap melalui Taiwan Emissions Trading System (TW-ETS). Sistem ini dirancang untuk membentuk kerangka penetapan harga karbon yang lebih beragam, dengan mekanisme biaya karbon dan perdagangan emisi berjalan berdampingan.
Upaya tersebut juga mulai memperoleh pengakuan internasional. Inggris baru-baru ini mengakui biaya karbon Taiwan sebagai salah satu skema penetapan harga karbon yang memenuhi persyaratan dalam Mekanisme Penyesuaian Karbon Perbatasan (Carbon Border Adjustment Mechanism). Pengakuan ini memungkinkan produk Taiwan yang memenuhi persyaratan memperoleh pengurangan kewajiban pembayaran karbon sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, transisi industri menuju emisi nol bersih tidak cukup hanya dengan mengelola energi dan karbon. Pola pemanfaatan sumber daya juga harus berubah.
Pada tahun ini, Taiwan menyelesaikan revisi Undang-Undang Promosi Sirkularitas Sumber Daya (Resource Circulation Promotion Act) dan Undang-Undang Pengelolaan Limbah (Waste Disposal Act).
Perubahan tersebut menggeser pendekatan pengelolaan limbah dari penanganan pada tahap akhir (end-of-pipe treatment) menuju tata kelola yang mencakup seluruh siklus hidup produk.
Pemerintah Taiwan telah mengidentifikasi delapan bidang utama ekonomi sirkular, yaitu pangan, plastik, tekstil, kesehatan, konstruksi, elektronik, sumber daya anorganik, dan industri sirkular.
Saat ini, terdapat 69 perusahaan terbuka yang bergerak di sektor ekonomi sirkular dengan total pendapatan tahunan melampaui NT$1 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi sirkular semakin berkembang menjadi sektor industri hijau dengan skala usaha yang signifikan.
Taiwan juga mendorong penerapan paspor produk digital, pengurangan penggunaan plastik sejak sumbernya, serta pemanfaatan kembali produk dan material (reuse).
Melalui regulasi, kolaborasi industri, dan inovasi digital, kami berupaya mempercepat sirkularitas sumber daya dan mewujudkan prinsip nol limbah. Langkah ini sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku primer dan menekan emisi karbon.
Berbagai kebijakan tersebut diharapkan memperkuat ketahanan sumber daya, meningkatkan resiliensi rantai pasok, dan memperkuat daya saing industri hijau Taiwan di tingkat global.
Membangun Ketahanan Iklim dari Kebijakan hingga Kehidupan Sehari-hari
Pasal 7 Persetujuan Paris menetapkan tujuan global untuk meningkatkan kapasitas adaptasi, memperkuat ketahanan, dan mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim.
Pada COP30, para peserta mengadopsi Indikator Adaptasi Belém (Belém Adaptation Indicators) untuk mendorong pencapaian Tujuan Global untuk Adaptasi (Global Goal on Adaptation) melalui aksi nyata yang terukur dan dapat dipantau.
Taiwan terus menyelaraskan upaya adaptasi dengan agenda internasional melalui integrasi penilaian risiko iklim ke dalam tata kelola nasional dan daerah. Kami juga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai peristiwa iklim ekstrem, seperti gelombang panas dan hujan lebat.
Menghadapi meningkatnya risiko suhu panas ekstrem, Taiwan tahun ini menggunakan skenario gelombang panas dengan suhu mencapai 40 derajat Celsius sebagai dasar penyusunan strategi adaptasi lintas kementerian.
Langkah ini bertujuan memperkuat kesiapsiagaan dan koordinasi berbagai sektor, termasuk kesehatan masyarakat, energi, transportasi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan kelompok rentan.
Selain itu, atas arahan Presiden Lai Ching-te, Taiwan membentuk Komite Promosi Hutan Perkotaan tingkat nasional (Urban Forest Promotion Committee) untuk mendorong pelaksanaan Program Nasional Pengembangan Tutupan Hijau (National Green Canopy Program).
Inisiatif ini menempatkan hutan perkotaan sebagai bagian dari infrastruktur ketahanan nasional.
Program tersebut mengintegrasikan teknologi penginderaan jauh LiDAR, teknologi digital twin tiga dimensi (3D), serta data iklim mikro untuk mengidentifikasi secara akurat titik-titik rawan panas dan kawasan yang masih kekurangan tutupan peneduh.
Dengan pendekatan berbasis teknologi tersebut, Taiwan berupaya membangun jaringan ruang hijau perkotaan yang tangguh sekaligus menyeimbangkan kebutuhan adaptasi perubahan iklim dengan perlindungan kesehatan masyarakat.
Kami juga akan menyusun Undang-Undang Hutan Perkotaan (Urban Forests Act). Regulasi ini bertujuan mendorong sertifikasi tenaga profesional di bidang pemeliharaan dan perlindungan pohon, sekaligus mengembangkan pemanfaatan kayu secara sirkular dengan nilai tambah yang lebih tinggi.
Melalui optimalisasi sumber daya perusahaan dalam kerangka ESG (Environmental, Social, and Governance) serta peningkatan partisipasi masyarakat, Taiwan juga akan mengembangkan kawasan percontohan berbasis lokal.
Inisiatif tersebut mengoptimalkan keahlian sektor swasta dan pemanfaatan teknologi mutakhir untuk meningkatkan ketahanan kawasan perkotaan dalam menghadapi peristiwa iklim ekstrem dan bencana alam.
Memastikan Transisi Berkeadilan dan Tidak Meninggalkan Siapa Pun
Transisi menuju emisi nol bersih tidak boleh hanya berorientasi pada target pengurangan emisi. Proses tersebut juga harus memperhatikan dampak sosial dan ekonomi, termasuk keberlangsungan pekerjaan dan perlindungan masyarakat yang terdampak.
Pembukaan Persetujuan Paris menekankan pentingnya mempertimbangkan prinsip transisi tenaga kerja yang berkeadilan, termasuk penciptaan pekerjaan yang layak dan berkualitas.
Dalam beberapa tahun terakhir, UNFCCC juga terus mengembangkan pembahasan mengenai energi, industri, ketenagakerjaan, dan dimensi sosial dalam proses transisi.
Pada COP30, para peserta mendorong pengembangan mekanisme transisi berkeadilan melalui penguatan kerja sama internasional, bantuan teknis, peningkatan kapasitas, serta pertukaran pengetahuan. Tujuannya memastikan kebutuhan dan peluang pembangunan bagi berbagai kelompok masyarakat tetap terakomodasi selama proses menuju emisi nol bersih.
Taiwan menempatkan prinsip tidak meninggalkan siapa pun sebagai landasan utama dalam proses transisi tersebut. Untuk itu, kami telah membangun dasar tata kelola yang mengakomodasi prinsip transisi berkeadilan melalui Undang-Undang Respons Perubahan Iklim (Climate Change Response Act).
Tahun ini, Taiwan menyelenggarakan konsultasi dengan para pemangku kepentingan dari enam sektor utama, yakni energi, manufaktur, bangunan tempat tinggal dan komersial, transportasi, pertanian, serta lingkungan.
Melalui penghimpunan aspirasi masyarakat secara luas, disertai peninjauan dan tindak lanjut atas berbagai masukan oleh masing-masing sektor, koordinasi lintas kementerian dan lembaga terus diperkuat.
Selanjutnya, Taiwan akan mengintegrasikan berbagai kebijakan sektoral untuk menyusun Rencana Aksi Transisi Berkeadilan Nasional. Langkah ini bertujuan membangun kerangka kebijakan transisi berkeadilan di tingkat nasional sekaligus memastikan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan menuju emisi nol bersih.
Taiwan juga memanfaatkan Dana Pengelolaan Gas Rumah Kaca (Greenhouse Gas Management Fund) untuk mengintegrasikan kapasitas lintas sektor dan memberikan dukungan kepada pekerja, industri, daerah, serta kelompok masyarakat yang terdampak proses transisi.
Upaya ini diharapkan mendorong pengembangan tenaga kerja terampil di sektor hijau (green-collar workforce), transisi rendah karbon bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perlindungan kelompok rentan, peningkatan partisipasi masyarakat lokal, serta penguatan tata kelola transisi yang berkeadilan.
Memperkuat Kemitraan Global untuk Menghasilkan Solusi Iklim
Perubahan iklim merupakan persoalan lintas batas yang tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja. Karena itu, kolaborasi internasional menjadi elemen penting dalam mempercepat implementasi aksi iklim.
Pasal 6 Persetujuan Paris mendorong kerja sama sukarela untuk meningkatkan ambisi aksi iklim sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. Kerja sama tersebut harus berlandaskan prinsip integritas lingkungan, transparansi, dan pencegahan penghitungan ganda.
Seiring dengan mulai diterapkannya berbagai mekanisme terkait, kerja sama iklim internasional kini semakin berkembang. Kolaborasi tidak lagi terbatas pada dialog kebijakan, tetapi juga mencakup proyek mitigasi, kerja sama teknologi, pengembangan kapasitas, dan investasi.
Taiwan terus mengembangkan diplomasi iklim melalui langkah nyata dan pendekatan pragmatis.
Tahun lalu, Taiwan menandatangani nota kesepahaman kerja sama berdasarkan Persetujuan Paris dengan Paraguay, negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan.
Saat ini, kedua negara tengah melaksanakan 12 rencana aksi di bidang tata kelola lingkungan. Kerja sama tersebut menjadi salah satu bentuk kontribusi nyata terhadap aksi iklim global melalui berbagi teknologi, dialog antargenerasi muda, serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman mengenai ekonomi sirkular.
Türkiye menetapkan COP31 sebagai COP Masa Depan dengan menekankan bahwa komitmen merupakan pernyataan niat, sedangkan pelaksanaan merupakan wujud kepercayaan.
Pesan tersebut relevan dengan fase baru tata kelola iklim global yang semakin berorientasi pada praktik dan hasil nyata. Komitmen tidak cukup hanya disampaikan dalam forum internasional, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan yang memberikan dampak.
Taiwan akan terus memperkuat kemitraan internasional melalui keterlibatan pragmatis, kontribusi konkret, dan berbagi pengalaman dalam proses transisi menuju emisi nol bersih.
Kami juga mengharapkan dukungan masyarakat internasional agar Taiwan dapat berpartisipasi secara bermakna dalam UNFCCC dan berbagai upaya tata kelola iklim global.
Kami meyakini bahwa pencapaian tujuan Persetujuan Paris membutuhkan partisipasi seluruh mitra yang memiliki kapasitas dan kemauan untuk mengambil tindakan nyata.
Taiwan siap bekerja sama dengan berbagai negara untuk menerjemahkan komitmen iklim menjadi aksi konkret. Melalui kolaborasi, inovasi, dan semangat saling mendukung, kita dapat bersama-sama mewujudkan masa depan yang lebih tangguh, berkelanjutan, dan menuju emisi nol bersih.
