SinarHarapan.id – Jenewa bukan sekadar kota diplomasi. Pada Februari hingga Maret 2026, kota ini menjadi ruang harapan ketika Indonesia dipercaya memegang kepemimpinan Sidang ke-61 Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di tengah dunia yang semakin kompleks, Indonesia hadir bukan hanya sebagai pemimpin sidang, tetapi sebagai jembatan dialog bagi kemanusiaan global.
Kepemimpinan ini dimulai melalui Sidang Tingkat Tinggi yang berlangsung 23–25 Februari, mempertemukan lebih dari seratus pemimpin dunia. Forum tersebut menjadi titik temu berbagai perspektif, sekaligus refleksi bahwa perlindungan hak asasi manusia membutuhkan komitmen bersama lintas negara dan budaya.
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono akan menyampaikan pernyataan nasional pada sesi pembukaan. Bersama Presiden Majelis Umum PBB, Sekretaris Jenderal PBB, serta Komisioner Tinggi HAM PBB, kehadiran Indonesia mencerminkan peran aktif dalam menjaga arah dialog global yang konstruktif. Sidang ini juga dibuka oleh Duta Besar Sidharto R. Suryodipuro, Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa sekaligus Presiden Dewan HAM PBB tahun ini.
Lebih dari seratus pejabat tingkat tinggi dari berbagai belahan dunia telah mengonfirmasi partisipasi. Beberapa kepala negara hadir langsung, sementara lainnya mengikuti secara virtual. Kehadiran luas ini menggambarkan besarnya harapan dunia terhadap forum HAM sebagai ruang untuk mencari solusi bersama di tengah tantangan geopolitik dan ekonomi global.
Kepemimpinan yang Merangkul Semua
Perjalanan Dewan HAM memasuki usia dua dekade menjadi momentum refleksi yang penting. Dunia menghadapi tekanan baru, mulai dari ketegangan antarnegara hingga tantangan pendanaan bagi sistem multilateral. Namun di tengah dinamika tersebut, Indonesia membawa pendekatan yang menekankan inklusivitas dan dialog.
Tema “Presidency for All” yang diusung Indonesia bukan sekadar slogan, tetapi pesan bahwa perlindungan hak asasi manusia harus dapat dirasakan setiap orang, tanpa kecuali. Melalui dialog yang saling menghormati, perbedaan diharapkan menjadi kekuatan untuk membangun konsensus global, bukan sumber perpecahan.
Pendekatan ini sejalan dengan visi Indonesia yang melihat diplomasi bukan hanya sebagai negosiasi kepentingan, melainkan sebagai upaya bersama untuk menemukan titik temu kemanusiaan. Kepemimpinan yang inklusif menjadi fondasi penting agar Dewan HAM tetap relevan menghadapi persoalan dunia yang terus berubah.
Hak Anak dan Masa Depan Dunia
Dalam kepemimpinannya, Indonesia juga membawa pesan yang sangat manusiawi: masa depan dunia berawal dari anak-anak. Akses terhadap makanan bergizi ditempatkan sebagai bagian dari hak dasar yang harus dijamin bersama. Pemenuhan hak atas pangan dan perlindungan anak tidak hanya dipandang sebagai agenda pembangunan, tetapi sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia global.
Pandangan ini memberi warna baru dalam diskusi HAM, mengingatkan bahwa isu hak asasi tidak selalu berkaitan dengan konflik atau krisis, tetapi juga tentang membangun masa depan yang lebih sehat, aman, dan berkeadilan bagi generasi mendatang.
Menjawab Isu-isu Kemanusiaan Global
Sidang ke-61 ini menjadi ruang diskusi bagi berbagai isu krusial, mulai dari pencegahan praktik sunat perempuan, promosi budaya damai, hak penyandang disabilitas, hingga hak anak. Peringatan 25 tahun Deklarasi Durban serta pembahasan pembiayaan pembangunan berkelanjutan juga memperkaya agenda, menunjukkan bahwa hak asasi manusia berkaitan erat dengan aspek sosial, budaya, dan ekonomi.
Selain isu tematik, perhatian dunia juga tertuju pada situasi HAM di berbagai kawasan yang tengah menghadapi tantangan serius. Dewan HAM membahas kerja sama teknis dan penguatan kapasitas bagi negara-negara yang membutuhkan dukungan, sekaligus menyoroti perkembangan situasi kemanusiaan di sejumlah wilayah konflik dan krisis.
Diplomasi yang Membuka Harapan
Kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB bukan sekadar peran administratif. Ia menjadi simbol bahwa negara berkembang pun mampu memimpin dialog global dengan pendekatan yang menyejukkan dan berorientasi solusi. Di tengah dunia yang sering terbelah, Indonesia memilih jalan dialog, kerja sama, dan keberpihakan pada nilai universal kemanusiaan.
Jenewa mungkin hanya satu titik di peta dunia, tetapi dari sana, suara tentang inklusi, solidaritas, dan masa depan bersama kembali digaungkan. Dan Indonesia, melalui kepemimpinan ini, menunjukkan bahwa diplomasi dapat menjadi ruang harapan—tempat dunia duduk bersama, mendengar, dan mencari jalan maju yang lebih manusiawi.
