SinarHarapan.id – Di tengah narasi global tentang menurunnya angka kelahiran, sebuah perspektif baru muncul: krisis fertilitas bukan semata soal orang tidak ingin memiliki anak, melainkan karena banyak orang belum mampu mewujudkan keluarga yang mereka dambakan. Pesan itu mengemuka dalam laporan State of World Population 2025 yang dirilis United Nations Population Fund (UNFPA), sekaligus menjadi landasan dialog tingkat tinggi bertajuk “Beyond the Numbers: Investing in Indonesia’s Future Families” di Jakarta, Minggu (23/2).
Laporan tersebut menunjukkan gambaran yang kontras sekaligus menggugah. Survei UNFPA bersama YouGov di 14 negara, termasuk Indonesia, mencatat lebih dari 60 persen responden global sebenarnya ingin memiliki dua anak atau lebih. Di Indonesia, angkanya bahkan melampaui 70 persen. Namun, satu dari lima orang di dunia memperkirakan tidak akan memiliki jumlah anak yang mereka inginkan.
Data ini menyoroti jarak antara harapan personal dan realitas sosial-ekonomi yang dihadapi banyak keluarga muda: biaya hidup yang meningkat, ketidakpastian pekerjaan, hingga beban pengasuhan yang belum terbagi secara adil.
Menggeser Cara Pandang tentang Fertilitas
Sekitar 70 perwakilan pemerintah, sektor swasta, dan organisasi filantropi hadir dalam dialog tersebut. Diskusi tidak lagi terfokus pada angka kelahiran semata, melainkan pada bagaimana kebijakan dan investasi dapat memperkuat otonomi reproduksi—hak individu untuk menentukan secara bebas dan aman apakah, kapan, dan dengan siapa mereka ingin memiliki anak.
Direktur Regional Asia-Pasifik ad interim UNFPA, Dr. Aleksandar Sasha Bodiroza, menegaskan bahwa persoalan ini berakar pada hak asasi manusia.
“Otonomi reproduksi adalah hak fundamental dan landasan pembangunan berkelanjutan,” ujarnya. Ia menilai, upaya menjawab krisis fertilitas harus dimulai dari mengatasi tekanan ekonomi, ketidakpastian kerja, dan ketimpangan beban pengasuhan. Bagi UNFPA, langkah itu bukan sekadar kebijakan sosial, tetapi investasi strategis bagi ketahanan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Keluarga Berencana sebagai Strategi Ekonomi
Pandangan serupa datang dari pemerintah Indonesia. Prof. Budi Setiyono, Sekretaris Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada Kemendukbangga/BKKBN, menyoroti tantangan Indonesia dalam membangun kualitas sumber daya manusia sekaligus memanfaatkan bonus demografi.
Menurutnya, keluarga berencana tidak boleh dipandang hanya sebagai isu kesehatan reproduksi, tetapi strategi ekonomi jangka panjang. Investasi pada perencanaan keluarga, kata dia, dapat menekan biaya layanan kesehatan, meningkatkan pendidikan dan produktivitas perempuan, serta memperkuat kualitas penduduk usia produktif.
“Kita perlu bekerja lebih dekat dengan sektor swasta yang secara langsung memengaruhi keputusan dan stabilitas keluarga,” ujarnya, sembari menekankan pentingnya kemitraan publik-swasta untuk memperluas jangkauan layanan dan membangun ketahanan demografis jangka panjang.
Peran Dunia Usaha: Kinerja dan Kesejahteraan Berjalan Bersama
Dalam diskusi tersebut, sektor swasta diposisikan sebagai mitra penting pembangunan keluarga. Mercy Francisca, Wakil Ketua BritCham Indonesia sekaligus Head of Legal and Government Relations di Prudential Life Assurance, menilai Indonesia telah mengambil langkah maju lewat UU Nomor 4 Tahun 2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak yang mengatur cuti ayah.
Ia mencontohkan kebijakan di perusahaan yang memberi 20 hari kerja cuti ayah sebagai upaya membangun ketahanan keluarga. Menurutnya, masa depan keluarga Indonesia membutuhkan sistem kerja yang mampu menyatukan produktivitas tinggi dengan kesejahteraan karyawan.
Ketika perusahaan memberi ruang bagi peran ayah dan ibu secara seimbang, keluarga tidak hanya menjadi lebih kuat, tetapi juga lebih siap menghadapi dinamika ekonomi yang berubah cepat.
Kolaborasi untuk Masa Depan yang Inklusif
Menutup diskusi, Country Director AVPN Indonesia Charlie Hartono menekankan bahwa tantangan fertilitas tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Ia menyebut kolaborasi lintas sektor sebagai kunci, dengan jaringan investasi sosial berfungsi sebagai jembatan antara filantropi, sektor swasta, dan kebijakan publik.
Baginya, akses terhadap pilihan dan informasi yang memadai bukan sekadar isu pribadi, melainkan bagian dari upaya memperkuat partisipasi ekonomi dan ketahanan keluarga secara nasional.
Di sinilah perdebatan tentang angka berubah menjadi percakapan tentang masa depan manusia: bagaimana negara, bisnis, dan masyarakat bersama-sama menciptakan lingkungan yang membuat orang mampu membangun keluarga yang mereka inginkan.
Melampaui Statistik, Menyentuh Kehidupan Nyata
Diskusi di Jakarta itu menunjukkan bahwa isu fertilitas bukan hanya soal data demografi. Ia menyentuh keputusan paling personal dalam hidup manusia—membangun keluarga, merencanakan masa depan, dan menciptakan harapan bagi generasi berikutnya.
Di tengah perubahan sosial dan ekonomi yang cepat, investasi pada kebijakan ramah keluarga menjadi sinyal penting bahwa pembangunan tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan angka, tetapi juga tentang kualitas kehidupan.
Pada akhirnya, masa depan Indonesia mungkin bukan ditentukan oleh seberapa banyak anak lahir, melainkan sejauh mana setiap individu memiliki kebebasan dan dukungan untuk mewujudkan keluarga yang mereka impikan.
