SinarHarapan.id-Sinergi KKP dan pelaku usaha meningkatkan kinerja optimal sektor kelautan dan perikanan, terutama dalam PNBP.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap menilai kesadaran pelaku usaha mendukung pelaporan akurat data PNBP dan potensi ikan.
Banyak pelaku usaha telah patuh membayar PNBP, meski sebagian masih kurang memenuhi kewajibannya sesuai aturan.
KKP memastikan pelaku usaha mendapatkan hak sambil menjalankan kewajiban, termasuk membayar PNBP secara adil.
Pengusaha yang patuh mendapat apresiasi, sementara yang belum diimbau segera menyesuaikan atau berkonsultasi dengan tim KKP.
PNBP sumber daya alam perikanan tahun 2024 mencapai Rp 955,39 miliar hingga 31 Desember 2024.
Produksi perikanan tangkap kapal izin pusat tercatat mencapai 1,17 juta ton tahun 2024.
PNBP perikanan tangkap meningkat dari Rp 533,9 miliar Agustus menjadi Rp 1,053 triliun Desember 2024.
Kontribusi pelaku usaha termasuk evaluasi mandiri data menghasilkan volume 23,8 ribu ton dan PNBP Rp 28,85 miliar.
Evaluasi data produksi melalui aplikasi e-PIT meningkatkan pemantauan dan pendataan perikanan tangkap secara efektif.
Pelaku usaha kini memanfaatkan kemudahan perizinan online dan paperless untuk meningkatkan efisiensi bisnis mereka.
Per 31 Desember 2024, sebanyak 14.617 kapal izin pusat melakukan aktivitas perikanan tangkap di WPPNRI.
KKP terus menata jumlah kapal sesuai ketersediaan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan nasional.
Analisis dan pembenahan berbagai aspek dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan.
Menteri Kelautan menegaskan transformasi tata kelola perikanan tangkap mendukung keberlanjutan ekonomi nasional.(Infopublik/IS)
