SinarHarapan.id – Di tengah meningkatnya rivalitas geopolitik dan kecenderungan unilateralisme di dunia, Indonesia mendorong langkah kolektif untuk menjaga keberlanjutan kerja sama multilateral, termasuk di lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Upaya tersebut disuarakan Indonesia melalui peran presidensi Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB yang saat ini dipegang oleh Duta Besar Sidharto R. Suryodipuro. Ia menjabat sebagai Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa.
Isu mengenai masa depan multilateralisme dan tantangan yang dihadapi PBB menjadi sorotan dalam Sidang Tingkat Tinggi Sesi ke-61 Dewan HAM PBB pada 23 Februari 2026. Pertemuan itu dihadiri lebih dari 120 pemimpin dan menteri luar negeri dari berbagai negara.
Dalam forum tersebut, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan pentingnya menjaga kredibilitas Dewan HAM PBB. Menurut dia, lembaga tersebut harus tetap dipercaya sebagai ruang dialog dan kerja sama antarnegara dalam menangani persoalan hak asasi manusia.
Pesan itu juga menjadi bagian dari pembahasan antara Presiden Majelis Umum PBB, Sekretaris Jenderal PBB, dan Presiden Dewan HAM PBB. Ketiga pihak menyoroti tantangan yang dihadapi organisasi internasional tersebut di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
Forum Penting Isu HAM Global
Selama ini Dewan HAM PBB berfungsi sebagai wadah dialog antarnegara untuk membahas dan mencari solusi atas berbagai persoalan hak asasi manusia di dunia.
Dalam konteks konflik Palestina, misalnya, Dewan HAM memiliki dua mekanisme khusus yang memantau kondisi HAM serta situasi kemanusiaan di Gaza dan Tepi Barat.
Melalui mekanisme tersebut, komunitas internasional dapat terus memantau perkembangan situasi serta memastikan adanya perhatian global terhadap pelanggaran HAM dan dampak kemanusiaan yang terjadi.
Kehadiran mekanisme ini juga dinilai penting untuk menjaga akuntabilitas internasional terhadap berbagai konflik yang menimbulkan dampak luas bagi masyarakat sipil.
PBB Hadapi Krisis Keuangan
Di tengah berbagai konflik global yang terus meningkat, PBB juga menghadapi tekanan serius dari sisi keuangan.
Sekretaris Jenderal PBB sebelumnya memperingatkan bahwa organisasi tersebut sedang menghadapi krisis keuangan paling serius sepanjang sejarahnya.
Dalam surat yang dikirimkan pada Januari lalu, ia menyebut bahwa tanpa dukungan pendanaan yang memadai, PBB berpotensi mengalami gangguan operasional besar mulai Juli 2026.
Kondisi ini muncul ketika berbagai konflik di dunia justru semakin meningkat. Beberapa kawasan yang menjadi perhatian antara lain Ukraina, Palestina, Sudan, Myanmar, Afghanistan, Haiti, serta ketegangan terbaru di Iran dan kawasan Timur Tengah.
Situasi tersebut membuat kebutuhan akan peran lembaga internasional seperti PBB semakin mendesak.
Momentum 20 Tahun Dewan HAM
Tahun ini komunitas internasional juga akan memperingati dua dekade pembentukan Dewan HAM PBB.
Momentum tersebut dipandang sebagai kesempatan untuk mengevaluasi kembali peran dan kapasitas arsitektur HAM internasional agar tetap relevan menghadapi tantangan global yang terus berkembang.
Indonesia, selain menjalankan peran sebagai Presiden Dewan HAM, juga akan tetap aktif sebagai negara anggota.
Partisipasi tersebut mencakup pembahasan berbagai isu tematis serta konflik yang menjadi perhatian komunitas internasional.
Selain itu, Indonesia juga berencana menyelenggarakan sejumlah kegiatan pendukung atau side event. Salah satu tema yang akan diangkat adalah upaya memperkuat akses anak terhadap pangan bergizi sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia.
(Sumber: PTRI Jenewa)
